Anjloknya harga kopra secara global dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan saja, namun ada sekitar 240 kabupaten penghasil kopra di Indonesia yang merasa terpukul akibat harga komoditi kopra yang menurun drastis. Saharuddin, SH. Hanya saja kondisinya memang beda di Kepulauan Selayar. Karena di daerah ini ada janji-janji kampanye yang hingga saat ini belum bisa ditepati oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, HM Basli Ali - H Zainuddin. Ini yang kadang merongrong nurani masyarakat khususnya petani kopra untuk bangkit dan berteriak "Mana Janjimu ?".
Anjloknya harga kopra hingga dikisaran Rp 330.000 perkwintal telah membuat petani kopra di Kepulauan Selayar panik dan bahkan menjerit. Sehingga janji yang pernah ditorehkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah menjadi tuntutan bagi masyarakat petani kopra yang mencapai lebih dari 20.000-an Kepala Keluarga (KK).
"Jika janji ini tidak dapat direalisasikan, maka rakyat Kepulauan Selayar tetap akan menuntut, bukan hanya di dunia tetapi di akhiratpun akan dipertanggungjawabkan oleh mereka," ujar Saharuddin yang sukses menuntut ilmu dari hasil penjualan kopra orang tuanya di Kalao Toa.
Ia mengaku merasa prihatin jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Bahkan menurutnya kondisi ini bisa berakibat fatal hingga para petani kopra berpikiran untuk menjual kebun kelapanya kepada non pribumi.
Mestinya ini harus diantisipasi kemungkinan terburuknya. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh petani kopra, khususnya yang menyekolahkan anaknya, baik itu di Kota Benteng, Makassar dan daerah-daerah lainnya.
Sebagai putra daerah Kepulauan Selayar kelahiran Kalao Toa, Saharuddin mengaku batinnya serasa berteriak dan menangis menyaksikan fenomena yang dialami orang sekampungnya. Ditambah lagi adanya isu dari keluarga bahwa mereka sangat kecewa dengan pemerintahan saat ini.
Adanya janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati yang sedang berkuasa saat ini dan tidak bisa diwujud nyatakan. Bahwa jika harga kopra anjlok hingga dibawah Rp 700.000 perkwintalnya, maka Perusda Berdikari yang akan mengambil alih dengan melakukan penampungan dan akan menyalurkan agar dapat menekan harga dari para tengkulak dan pemodal besar. Namun kenyataannya, periode akan berakhir tapi realisasi tak bakal diwujudkan.
Adanya keinginan Pemda untuk mengatasi kegalauan masyarakat khususnya petani kopra di Kepulauan Selayar dengan mengelurkan edaran dan mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat untuk menggunakan minyak goreng asli olahan masyarakat, juga dinilai sebagai suatu ide positif. Hanya saja menurut mantan Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura dua periode ini, itu sifatnya hanya jangka pendek.
Oleh karena itu, sebaiknya HM Basli Ali selaku pemegang tampuk kepemimpinan tertinggi di Kepulauan Selayar memiliki keberanian untuk membuka akses komunikasi ke berbagai pihak termasuk pemikir pengelola kelapa yang ditawarkan oleh putra daerah sendiri Prof Dr Tajuddin Nur dengan konsep '3 in 1' atau '5 in 1'.
"Konsep dan ide yang ditawarkan ini mestinya disambut positif oleh Pemda tanpa memandang 'anaknaji i anu' misalnya. Mari kita saling menghargai dengan mengedepankan prinsip dan nilai-nilai ke Selayar an. Gagasan ini sangat cocok diterapkan sebagai industri unggulan masyarakat Selayar yang diharapkan dapat mengangkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat didaerah ini." ujar Saharuddin, SH.
Hal senada juga dilontarkan oleh seorang petani kopra, Andi Ahmad. Menurutnya, jika janji Bupati, HM Basli Ali bisa ditepati maka untuk Pemilukada September 2020 tidak perlu lagi berkampanye. Masyarakat akan konsisten untuk memilihnya kembali. Tapi sebaliknya, jika janji-janji ini menjadi palsu, maka jangan heran kalau masyarakat berbalik muka. Dan sepanjang hidupnya akan menjadi bahan gunjingan hingga diwarung-warung kopi.
Sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya, dan HM Basli Ali - H Zainuddin mengaku tidak mampu lagi untuk mewujudkannya, mestinya harus gentlemen mengeluarkan jurus mengundurkan diri.
"Apalagi pernyataan janji itu dinyatakan diatas kertas bermaterai dan diteken didepan notaris Muhammad Ridwan Zainuddin," tegasnya dengan mimik kecewa. (M. Daeng Siudjung Nyulle)
