SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Berlangsung di Mapolda Sulsel, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (12/3/2021), memeriksa tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov Sulsel) Sulsel sebagai saksi terkait kasus yang menjerat Gubernur Sulsel Nonaktif, Nurdin Abdullah.
Plt Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan ketujuh orang itu merupakan PNS Pemerintah Provinsi Sulsel. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nurdin dan dua tersangka lainnya.
"Hari ini Jumat (12/3) pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021, dengan tersangka NA (Nurdin) dan kawan-kawan," kata Ali.
Adapun ketujuh orang saksi itu, Herman Parudani, Ansar, Hizar, Suhasril, A Yusril Mallombasang, Asirah Massinai, dan Astrid Amirullah.
Diduga ketujuh saksi itu memiliki informasi penting guna mengembangkan perkara dengan tersangka Nurdin Abdullah, Sekretaris Dinas PUTR Sulawesi Selatan Edy Rahmat, dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto.
Nurdin dan Edy diduga menerima uang sebesar Rp 2 miliar dari Agung. Dana itu ditujukan Agung sebagai pelicin, guna memuluskan jalannya mendapatkan kembali sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021. (*)
