SOROTMAKASSAR - LUWU RAYA.
Akademisi Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo, Dr Abdul Rahman Nur khawatir, jika aksi unjukrasa yang dilakukan mahasiswa, pemuda dan berbagai elemen masyarakat lainnya di Tana Luwu bergeser menyasar berbagai objek vital berskala Nasional yang ada di Tana Luwu untuk menyita perhatian Pemerintah Pusat.
Beberapa objek vital tersebut, disebutkan Abdul Rahman Nur seperti PT Vale Indonesia, PT Masmindo Dwi Area, termasuk PT BMS, dan Termasuk juga Bandara I Lagaligo Bua.
“Dan saya sudah mencium adanya gejala ke arah sana. Sebab, blokade jalan Trans Sulawesi yang dilakukan beberapa hari terakhir ini menuai protes masyarakat dan getarannya tidak sampai ke Pusat.
Kalau blokade beberapa objek vital itu benar-benar terjadi, maka resikonya sangat membahayakan. Ini perlu diantisipasi berbagai pihak terkait,” sebut Maman, begitu Dr Abdul Maman akrab disapa, dalam live SERUYA TV, Jumat (29/1/2026) kemarin.
Menurut Maman, blokade berbagai objek vital di Tana Luwu merupakan langkah ekstrem ini yang dinilai sebagai satu-satunya cara untuk memaksa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi pemekaran wilayah di Jazirah Utara Sulawesi Selatan (Sulsel) tersebut.
Selama ini, aksi blokade jalan trans Sulawesi sering kali menimbulkan gesekan antara massa aksi dengan pengguna jalan yang merupakan sesama masyarakat. Hal ini dinilai kontraproduktif karena menggeser substansi isu dari tuntutan pemekaran menjadi konflik sosial.
Wakil Rektor III Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo mengungkapkan bahwa, membidik objek vital adalah langkah strategis untuk menarik perhatian Internasional dan Nasional secara simultan.
”Jika ini terjadi, akan menjadi pusat perhatian pemerintah pusat. Bahkan investor negara lain akan turut peduli karena itu bukan hanya kepentingan nasional tapi juga kepentingan asing,” ungkapnya.
Kawasan Luwu Raya, khususnya Luwu Timur merupakan jantung industri nikel yang menjadi pilar program hilirisasi pemerintah Indonesia.
Dengan membidik operasional tambang dan smelter, para aktivis sadar bahwa mereka sedang memegang kendali atas rantai pasok global.
Isu ini tentunya harus menjadi sinyal peringatan bagi Pemerintah Pusat bahwa moratorium pemekaran wilayah mulai memicu tensi tinggi di daerah-daerah kaya Sumber Daya Alam (SDA), namun merasa tertinggal secara administrasi politik.
Sejauh ini, para penggerak perjuangan Luwu Raya terus melakukan konsolidasi untuk menentukan momentum yang tepat. Jika blokade terhadap objek vital benar-benar dilakukan, maka Luwu Raya tidak lagi sekadar berteriak di jalanan, melainkan sedang mengguncang nadi ekonomi nasional.
***Yustus
