SOROTMAKASSAR -- Selayar.
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Selayar, Royke Harold Inkiriwang, SH menegaskan, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.
Hal itu dikemukakan Royke Harold Inkiriwang, SH ketika memberikan sambutan dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integrasi (ZI) Pengadilan Negeri Selayar menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (05/03/2019) di kantor PN Selayar.
Menurutnya, sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Yakni birokrasi yang bersih dari KKN dan akuntabel, kemudian birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
"Oleh karena itu, reformasi birokrasi seyogyanya dijalankan oleh seluruh lingkup pemerintahan di tanah air dan khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar, baik pihak eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Agar dapat mencapai tiga sasaran hasil utama dari program reformasi birokrasi tersebut," ajak Ketua PN Selayar ini.
Royke Harold Inkiriwang menjelaskan lagi, tahapan pembangunan ZI diawali dengan Pencanangan Pembangunan ZI, dan tahapan selanjutnya adalah proses pembangunan ZI meliputi enam area, yakni manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Setelah proses pembangunan ZI terlaksana maka dilakukan serangkaian pemeriksaan internal mulai dari tim penilai Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung. Selanjutnya satuan kerja yang dianggap memenuhi standar penilaian diusulkan untuk ditetapkan sebagai satuan kerja PN berpredikat WBK dan WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB," tandas Royke Harold Inkiriwang, SH. (ucok haidir)
