SOROTMAKASSAR -- JAKARTA, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W. Kamdani menilai ketidakpastian ekonomi global yang dibarengi berbagai persoalan struktural di dalam negeri mulai menekan daya tahan dunia usaha. Di tengah pelemahan sejumlah indikator industri dan meningkatnya biaya usaha, APINDO akan membawa rekomendasi kebijakan hasil Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) XXXV kepada Presiden sebagai masukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Penilaian itu disampaikan Shinta dalam konferensi pers pra Rakerkonas APINDO ke-35 di Jakarta, Selasa (28/7/2026). Menurut dia, tekanan terhadap dunia usaha kini datang dari berbagai arah sekaligus, mulai dari gejolak geopolitik, fragmentasi perdagangan global, hingga berbagai hambatan domestik yang mengurangi daya saing industri nasional.
Gambaran tersebut tercermin dari sejumlah indikator ekonomi. Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026 atau menjadi yang terendah dalam satu tahun terakhir. Pelemahan itu diikuti penurunan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dari 54,12 pada Januari menjadi 52,90 pada Juni 2026. Meskipun masih berada di atas level ekspansi, tren tersebut menunjukkan optimisme pelaku industri terus melemah akibat tingginya biaya produksi dan melemahnya permintaan pasar.
Di sisi lain, dunia usaha juga masih menghadapi tekanan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp18.200 per dolar AS dan bertahan di atas Rp18.000 sepanjang Juli 2026. Beban biaya logistik nasional yang mencapai 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga dinilai masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara lain di kawasan sehingga semakin mengurangi daya saing usaha.
"Ketika seluruh tekanan ini datang bersamaan, perusahaan kehilangan ruang untuk menghadapi kenaikan biaya," kata Shinta.
Menurut dia, ketidakpastian global semakin sulit diprediksi setelah konflik geopolitik di Timur Tengah memicu fluktuasi harga minyak dunia. Harga minyak yang sempat melonjak hingga sekitar 120 dollar AS per barel, kemudian turun ke kisaran 70–80 dollar AS, kembali meningkat mendekati 100 dollar AS pada akhir Juni. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha kesulitan menghitung biaya logistik, distribusi, maupun produksi dalam jangka menengah.
Shinta juga menilai pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan hanya menjadi persoalan Indonesia. Banyak negara menghadapi tekanan serupa akibat perlambatan ekonomi global, perubahan struktur industri, disrupsi teknologi, serta restrukturisasi rantai pasok dunia. Menurut dia, yang membedakan setiap negara adalah kemampuan pemerintah menghadirkan kebijakan yang mampu menjadi bantalan bagi dunia usaha sehingga tekanan tersebut tidak berkembang menjadi gelombang PHK yang lebih besar.
Karena itu, APINDO mendorong percepatan penyelesaian dan implementasi sejumlah perjanjian perdagangan internasional, seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA), serta Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Perjanjian tersebut dinilai dapat memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi.
Selain mendorong perluasan pasar ekspor, APINDO menilai kepastian regulasi dan penyelesaian hambatan berusaha secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak bagi dunia usaha agar mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Bidang UMKM sekaligus Ketua Kelompok Kerja Program Strategis APINDO Ronald Walla mengatakan penguatan ketahanan ekonomi juga harus bertumpu pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat ini UMKM menyumbang lebih dari 60 persen PDB nasional, menyerap hampir 97 persen tenaga kerja, serta berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap total investasi nasional.
Menurut Ronald, besarnya kontribusi tersebut menunjukkan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional sehingga perlu menjadi bagian penting dalam agenda penguatan ekonomi yang akan dibahas pada Rakerkonas.
Berbagai persoalan itu akan menjadi pembahasan utama dalam Rakerkonas APINDO ke-35 yang berlangsung di Makassar pada 3–5 Agustus 2026. Forum tersebut akan menghimpun aspirasi dunia usaha dari 36 provinsi dan 368 kabupaten/kota untuk dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang implementatif. Hasilnya akan disampaikan kepada Presiden sebagai masukan dalam memperkuat arah kebijakan ekonomi nasional.
Selain menjadi forum konsolidasi organisasi, Rakerkonas juga menghadirkan Business Investment Forum and Expo yang mempertemukan pemerintah, investor, pelaku usaha, serta perwakilan negara sahabat guna membuka peluang investasi dan memperkuat kerja sama ekonomi.
Ketua DPP APINDO Sulawesi Selatan Suhardi mengatakan pemilihan Makassar sebagai tuan rumah mencerminkan perhatian APINDO terhadap potensi ekonomi di luar Pulau Jawa. Menurut dia, Makassar memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang perdagangan dan logistik kawasan timur Indonesia serta memiliki potensi besar di sektor pangan, perikanan, energi, dan ekonomi maritim.
Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Internasional APINDO Catharina Widjaja menyebut kehadiran delegasi internasional dalam Rakerkonas diharapkan tidak hanya memperkuat jejaring bisnis, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi sektor perhotelan, transportasi, kuliner, pariwisata, dan UMKM di Makassar.
Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar menambahkan Rakerkonas juga menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan tujuh program strategis organisasi selama satu tahun terakhir, mulai dari agenda ketenagakerjaan, advokasi kebijakan, Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha, pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional, APINDO Investment Unit, APINDO Family Business Network, hingga program APINDO UMKM Merdeka, Gerakan Pengusaha Mengajar, dan GAS-KIPAS Stunting.
Menurut Sanny, forum tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan ruang pertanggungjawaban sekaligus penyempurnaan arah program kerja agar semakin relevan dengan kebutuhan dunia usaha.
Melalui Rakerkonas ke-35, APINDO menegaskan, penguatan ketahanan ekonomi nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan agar Indonesia mampu menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang terus berkembang. (*)
