SOROTMAKASSAR -- SINJAI, Antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU di Kabupaten Sinjai dalam beberapa pekan terakhir menjadi sorotan. Kondisi tersebut bahkan nyaris menjadi pemandangan sehari-hari, memicu keresahan sekaligus kepanikan di tengah masyarakat.
Menyikapi kondisi itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral (PPESDM) turun tangan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah SPBU.
Kepala Dinas PPESDM Sinjai, Hj. Sukmawati Syarifuddin, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/9/2026), mengatakan pihaknya telah memerintahkan kepala bidang terkait untuk turun langsung mengecek kondisi di lapangan.
Menurutnya, hasil pemantauan tersebut akan segera dilaporkan kepada Bupati Sinjai sebagai bahan evaluasi dan langkah penanganan lebih lanjut.
"Setelah melihat kondisi di lapangan, hasilnya akan kami laporkan langsung kepada Bupati. Kami juga akan membentuk satgas untuk mencari penyebab sekaligus solusi terkait antrean panjang ini," ujarnya.
Satgas tersebut nantinya melibatkan sejumlah unsur terkait, di antaranya Polres Sinjai, Kodim 1424 Sinjai, Kejaksaan Negeri Sinjai, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada praktik yang menyebabkan distribusi BBM bersubsidi terganggu dan merugikan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas PPESDM Sinjai, Usman, mengungkapkan pihaknya telah melakukan peninjauan di empat SPBU yang ada di Sinjai.
Hasilnya, kata dia, tidak ditemukan adanya kelangkaan BBM. Distribusi BBM dari Pertamina ke SPBU juga disebut masih berjalan normal dan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan untuk masing-masing SPBU.
"Jadi berdasarkan hasil peninjauan kami, tidak terjadi kelangkaan BBM. Distribusi dari Pertamina ke SPBU berjalan normal sesuai kuota," jelasnya.
Namun, Usman mengindikasikan panjangnya antrean lebih dipicu oleh kepanikan masyarakat yang berbondong-bondong mengisi BBM. Selain itu, pihaknya juga menemukan indikasi adanya praktik pelangsiran, yakni pembelian BBM dalam jumlah besar dan dilakukan secara berulang.
"Yang terjadi adalah kepanikan warga. Kemudian kami mengindikasikan adanya praktik pelangsiran. Kondisi ini akan kami laporkan kepada Bupati untuk selanjutnya dibentuk satgas," katanya.
Satgas yang akan dibentuk nantinya diharapkan dapat melakukan pengawasan dan penertiban apabila ditemukan praktik pelangsiran yang menyebabkan antrean semakin panjang.
Pemkab Sinjai juga sebelumnya telah mengambil langkah dengan menyurati pihak Pertamina untuk meminta penambahan kuota BBM, khususnya jenis Pertalite, di sejumlah SPBU.
Penambahan kuota tersebut diharapkan dapat membantu mengurai antrean panjang kendaraan sekaligus memastikan kebutuhan BBM masyarakat Sinjai tetap terpenuhi. (Iz)
