SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel.
Penyerahan dilakukan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani dan diterima oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulsel Wahyu Triono, Jumat (29/03/2019) di Makassar.
Penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018 ini, dibarengkan 12 kabupaten di Sulsel, yakni Luwu Utara, Luwu,Tana Toraja, Toraja Utara, Sidrap, Pangkep, Selayar, Enrekang, Barru, Maros, Bantaeng dan Takalar.
Usai penyerahan, Bupati Indah Putri Indriani mengatakan, kegiatan ini tidak hanya kegiatan rutin, namun juga sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dimasukan dalam sebuah laporan, yakni laporan keuangan yang disampaikan kepada BPK.
”Alhamdulillah sudah diserahkan dan sudah diterima oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulsel Wahyu Triono," ucap Indah.
Harapan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terkait laporan keuangan yang sudah dilakukan sudah bisa dilihat di laporan tersebut, yang kemudian akan ada penilaian dari BPK yang biasa disebut dengan opini.
”Jadi opininya tergantung dari kinerja kita yang masuk dalam sebuah laporan itu,” pungkas Bupati, seraya menambahkan Luwu Utara meraih predikat WTP 6 kali, yakni tahun 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Wahyu Triono mengemukakan, laporan keuangan itu merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten didalam menyusun dan menyampaikan untuk kemudian diperiksa.
"Jika diserahkan hari ini, Insya Allah hasilnya akan diserahkan paling lambat 30 Juni 2019," tuturnya.
Menurut Wahyu, pada pemeriksaan nantinya, BPK memiliki standar yang digunakan, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.
Nanti setelah itu lanjut Wahyu, pihaknya akan minta tanggapan lagi, jadi setiap pemeriksaan itu ada dua tanggapan, yang pertama tanggapan pada saat tim pulang, dan kedua tanggapan pada saat laporan akan kami sampaikan.
Sementara Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengemukakan, pemerintah selalu terbuka dengan BPK, meminta advice dan monitoring, bukan persoalan kami tapi lebih dampaknya kepada masyarakat.
"Sekarang bukan jamannya berkompetisi, tapi berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemda maupun BPK. Dan kami selalu terbuka secara fair untuk melihat pembangunan kita secara detail demi kesejahteraan masyarakat," tandas Wagub Sulsel. (yustus/ri)
