SOROTMAKASSAR - MAKASSAR - Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Maret 2024. Senin (29/04/2024) di GKN Makassar, dan via Live Youtube melalui tautan.id/APBNSulsel2024.
Hadir dalam kegiatan ini sebagai pemateri adalah, Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi, Kepala Bidang DP3, Kanwil DJP Sulselbartra, Soebagio, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Zaeni Rokhman, dan Kepala Seksi Informasi, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Bertua. Tampil selaku moderator, Widyaiswara Madya BDK Makassar, Heru Cahyono.
Dalam arahannya, Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi, mengungkapkan, Ekonomi Indonesia hingga Triwulan I 2024 diperkirakan tumbuh kuat, didorong kuatnya permintaan domestik yang berasal dari belanja negara dan aktivitas terkait pemilu, kenaikan gaji ASN serta pencairan THR. Padaregional Sulawesi Selatan, ekonomit umbuh sebesar 4,51% (yoy).
Sedangkan tingkat Inflasi Sulawesi Selatan pada Maret 2024 masih terkendali sebesar 2,75 % (yoy), berada pada rentang sasaran 3%+1, sedikit menurun dibandingkan tingkat inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,93 % (yoy). Tingkat inflasi month-to-month (m to m) sebesar 0,38 % dan tingkat inflasi year to date (ytd) sebesar 1,05 %.
Menurutnya, Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 4,69 % dan terendah terjadi di Bulukumba sebesar 2,18 %. Hal ini utamanya disebabkan kenaikan harga pada kelompok pengeluaran, antara lain yang paling besar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,03 %, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,43 %, dan kelompok kesehatan sebesar 2,25 %.
Dalam hal Ekspor–Impor Supendi mengatakan, beberapa komoditas seperti Nickle Matte, Ferro-Nickle, Rumput Laut, Kerajinan dan Semen dan Pakan Ternak menjadi penyumbang terbesar untuk Ekspor, dimana negara tujuan ekspor terbesar adalah Jepang, Cina, Australia, USA, dan Taiwan. Dari sisi Impor, komoditas penyumbang terbesar antara lain Gandum, BBM, Bungkil, Gula dan Kokas Batubara dengan negara impor terbesar dari Cina, Australia, Singapura, Thailand, dan Brazil.
"Untuk Neraca Perdagangan Maret 2024 surplus sebesar 54,93 Juta US$," jelas Supendi.
Lanjut Kepala Kanwil DJPb Sulsel ini, nilai ekspor tercatat 145,95 Juta US$, terkontraksi -25,93% (yoy), sementara nilai impor tercatat 91,02 Juta US$, meningkat 9,35% (yoy).
Untuk Kinerja APBN Anging Mammiri, Pendapatan APBN Sulsel hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp3,59 Triliun atau 21,49% dari target, meningkat sebesar 1,32% (yoy). Belanja APBN Sulsel sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp 11,93 Triliun atau 21,92% dari pagu, meningkat sebesar 18,24% (yoy).
"Kinerja APBN Sulsel tetap solid dalam menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat berlanjut," ucapnya.
Lain lagi pada Penerimaan Pajak Negara, menurut Supendi, kinerja penerimaan pajak sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp2,7 Triliun atau 19,51% dari target tahun 2024 sebesar Rp13,89 Triliun, menurun-4,02% (yoy).
"Mayoritas jenis pajak utama mengalami pertumbuhan negatif disebabkan aktivitas ekonomi yang melambat pada sektor konstruksi dan pertambangan, serta turunnya beberapa komoditas seperti nikel dan kelapa sawit," katanya.
Pada penyampaian SPT tahunan, ada Sebanyak 452.262 orang wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan pada tahun 2024, meningkat 12,91% dibanding tahun sebelumnya, yang terdiri dari 441.151 SPT Tahunan Orang Pribadi dan 11.111 SPT Tahunan Badan, beber Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi.
Selanjutnya, tampil sebagai pemateri Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Zaeni Rokhman menerangkan, pada Bea Cukai, penerimaan Kepabeanan dan Cukai Sulawesi Selatan sampai 31 Maret 2024 mencapai Rp111,12 Miliar atau 26,07% dari target tahun 2024 sebesar Rp426,18 Miliar. Capaian penerimaan ini ditopang oleh peningkatan penerimaan Bea Masuk yang signifikan sebesar 113,6% (yoy) akibat pertumbuhan impor bayar yang melonjak tajam, dan peningkatan Bea Keluar sebesar 13,7% yang berasal dari komoditi kakao.
Sebaliknya kata Zaeni, penerimaan Cukai tumbuh negatif 16,02% (yoy) selaras dengan produksi hasil tembakau (rokok) yang terkoreksi 24,02% (yoy). Hal ini disebabkan adanya penyesuaian tarif cukai pada tahun 2024. Kebijakan kenaikan tarif cukai HT Tahun 2024 berhasil menekan konsumsi rokok di Sulawesi Selatan sehingga dapat mengurangi eksternalitas negatif dari konsumsi rokok dan mengurangi biaya kesehatan masyarakat.
Sementara untuk pengawasan Bea Cukai, pada awal tahun 2024, efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai menunjukkan tren positif yang dapat mencegah beredarnya rokok illegal di wilayah Sulawesi Selatan dan barang lainnya. Penindakan atas barang NPP yang meningkat tajam diharapkan mampu melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang DP3, Kanwil DJP Sulselbartra, Soebagio mengutarakan, penerimaan PNBP dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp14,8 Miliar, atau 22,50% dari target Rp65,76 Miliar, meningkat 2,75% (yoy) dengan rincian ; Pengelolaan Barang Milik Negara(BMN) sebesar Rp8,17 Miliar, Pelayanan Lelang sebesar Rp6,6 Miliar dan Pengurusan Piutang Negara sebesar Rp 0,021 Miliar.
Menurutnya, pada Kinerja Barang Milik Negara, Sertifikasi BMN berupa tanah hingga 31 Maret 2024 sebesar 774 NUP (9,8%) dari target 7.198 NUP.
"Adapun realisasi proyek strategis nasional s.d. 31 Maret 2024 antara lain Bendungan Karalloe, Pamukkulu dan Passelloreng masing-masing sebesar Rp3,2 Miliar, Rp288 Miliar, dan Rp590 Miliar ; Irigasi Ballase sebesar Rp412 Miliar; dan Kereta Api Makassar-Parepare (Tahap 2) sebesar Rp1.112 Miliar," sahutnya.
Sementara pada belanja negara, belanja Pemerintah Pusat (BPP)–BPP Sulawesi Selatan mencapai Rp4,80 Triliun atau sebesar 21,18% dari pagu, meningkat 32,12% (yoy).
"Belanja ini difokuskan untuk percepatan penyelesaian infratruktur prioritas dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu," ungkap Soebagio.
Untuk belanja Transfer Ke Daerah (TKD) Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp 7,13 Triliun atau sebesar 22,45% dari pagu, meningkat 10,44% (yoy). Realisasi Belanja TKD utamanya dipengaruhi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), diikuti oleh Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik,Dana Desa, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Insentif Fiskal.
"Walau pun mengalami penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, namun di tahun 2024 TKD mengalami peningkatan," sebut Soebagio lagi.
Kepala Seksi Informasi, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Bertua menambahkan, Penyaluran KUR dan UMi sampai dengan 31 Maret 2024, telah tersalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,15 Triliun (meningkat 154,97% (yoy) utamanya kepada sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp1,599 Triliun, diikuti sektor usaha Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp1,58 Triliun, Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar Rp 373,69 Miliar, Industri Pengolahan Rp203,68 Miliar, Perikanan sebesar Rp169,86 Miliar, dan sektor Lainnya 212,51 Miliar.
Urainya lagi, untuk Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), telah tersalurkan Rp 34,34 Miliar (meningkat 155,67% yoy) utamanya kepada sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp34,11 Miliar, diikuti sektor usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar Rp 0,12 Miliar, Jasa Pendidikan sebesar Rp0,07 Miliar dan Industri Pengolahan Rp 0,04 Miliar.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi kembali mengatakan, kinerja APBD Anging Mammiri Pendapatan Daerah sampai 31 Maret 2024 sebesar Rp 9,19 Triliun, mengalami growth sebesar 23,39% (yoy), didominasi dari Pendapatan Transfer mencapai 21,22% atau sebesar Rp 7,13 Triliun, disusul oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 16,48% atau sebesar Rp2,02 Triliun,dan lain-lain PAD yang Sah mencapai 8,62% atau sebesar Rp33,62 Miliar.
Sedangkan belanja Daerah sampai 31 Maret 2024 terealisasi sebesar Rp4,4 Triliun, didominasi oleh Belanja Operasi sebesar 11,66% atau Rp 3,98 Triliun, disusul oleh Belanja Transfer sebesar Rp 6,70% atau Rp 377,39 Miliar, Belanja Modal sebesar 0,78% atau Rp 54,95 Miliar dan Belanja Tidak Terduga sebesar 2,02% atau Rp 6,10 Miliar.
Untuk Transfer ke Daerah (TKD) Sulawesi Selatan yang telah disalurkan sebesar Rp 6,07 Triliun atau 75,74% dari total Pendapatan APBD. Besarnya kontribusi TKD menunjukkan, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di wilayah Sulawesi Selatan. Pemerintah Daerah kiranya dapat berupaya untuk mengoptimalkan PAD, dengan langkah awal yang dapat dilakukan antara lain menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal atau investasi daerah, tandas Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi
Widyaiswara Madya BDK Makassar, Heru Cahyono selaku moderator memberikan kata penutup, risiko global masih tinggi dibayangi tensi geopolitik, tantangan digitalisasi ekonomi, perubahan iklim, dan transisi demografi menuju ageing population. Seiring dengan aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, pertumbuhan Pendapatan dan Belanja APBN Anging Mammiri terus berlanjut, namun perlu mengantisipasi perlambatan tipis Penerimaan Perpajakan.
Ditengah kondisi domestik yang relatif kuat, volatilitas pasar keuangan global dan perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia perlu diwaspadai. APBN 2024 dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan.(Hdr)
