SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Mendekati pesta demokrasi yang akan diselenggarakan17 april 2019 mendatang, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gunung Sari, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makssar sambangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar di Jl Sultan Alauddin, Gunung Sari, Rappocini, Kamis (04/04/2019).
Pemenuhan hak demokrasi Narapidana menjadi latar belakang kedatangan PPS Gunung Sari Kota Makassar. Salah satu panitia, Usman menyebutkan, indeks resmi dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) khususnya bagi Lapas dan Rutan akan dilaksanakan pada hari Sabtu depan. Namun terkait untuk data-data tersebut ia katakan masih simpang siur.
Terkait Daftar Pemilih Tetap Narapidana Lapas Kelas I Makassar sebelumnya telah dikirm pada tanggal 14 Februari 2019 sebanyak 768 oleh KPU Kota Makassar. Hal tersebut dibenarkan oleh Asnidar selaku staff Registrasi Narapidana. Ia mengatakan, dirinya telah mengkonfirmasi kembali terkait data yang dikirim. Pada 18 Februari ia menanyakan melalui whatsapp, apakah data tersebut adalah data DPT tetap untuk Lapas Makassar, dan dari pihak KPU dijawab benar.
"Sebelumnya pada 14 Februari 2019 DPT telah dikirimkan KPU sebanyak 768 DPT untuk Lapas Makassar, dan saya konfirmasi kembali terkait kebenaran data tersebut pada 18 Februari 2019, dan dijawab iya sama KPUnya," jelas Asnidar ketika dimintai keterangan terkait DPT Lapas Makassar.
Asnidar juga menambahkan, ia sempat menanyakan Data Daftar Pemilih Sementara dan dijawab oleh KPU bahwa dirinya harus menghubungi langsung oleh PPK yang bersangkutan. Ia juga mengatakan, pada kunjungan PPS Gunung Sari kali ini, dari data tabel yang disampaikan tidak sama dengan data yang diberikan oleh KPU 14 Februari lalu.
BACA JUGA :
Mantapkan Sinergitas Sambut Pemilu, Polres Gowa Gelar Jalan Santai Bersama TNI, KPU dan Bawaslu
Amankan Pemilu 2019, FKPM Bersama Polres dan Kodim 1409 Gowa Punya Tanggung Jawab Sama
Rp 264 Miliar Jadi Kado HUT Bone ke-689
Gelar Simulasi PAM TPS, Polres Lutra Dapat Bantuan dari Polda 105 Personil BKO
Diketahui, dari data PPS masih belum memiliki kejelasan hingga keluar indeks resmi dari KPU dan PPS. Sementara itu Usman juga mengatakan bahwa terdapat isu dari KPU akan mengeluarkan satu TPS dari Lapas dan Rutan untuk menampung pemilih-pemilih over di TPS-TPS sekitar Lapas.
"Data terakhir yang kami terima sebelum saya hadir disini, saya masih menelpon berapa jumlah DPT Lapas dan Rutan sekarang, ada 200 pemilih. Makanya kemarin di KPU provinsi malah memberikan tugas baru, jika bisa TPS Lapas dan Rutan keluar satu biar bisa menampung pemilih-pemilih yang over di TPSnya, namun sementara ini kami masih belum terima itu. Karena berapapun pemilih DPT di Lapas dan Rutan biarkan saja, karena kamipun takut mengeluarkan TPS itu" tutur Usman.
Melihat hal tersebut, Kepala Lapas Kelas I Makassar, Budi Sarwono memerintahkan untuk mengikuti seluruh perkembangan dan membuat laporan perkembangan terkait DPT.
"Untuk pak Kabid saya perintahkan dibuatkan Laporan Perkembangan, jadi penghuni lapas sekian, DPT dari sini berapa, dari sana berapa, jangan nanti dibilang kita tidak aktif. Padahal kita sudah aktif mati-matian, karena jika sampai DPTnya hanya segitu bisa jadi bencana besar," ungkap Kalapas Makassar.
Budi Sarwono berharap dapat mecapai target dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, agar seluruh Narapidana mendapatkan hak pilihnya sekalipun yang telah berumur 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). (ht)
