SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Jelang Pemilihan Presiden 2019 nanti, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Faried Wajdi, didampingi jajaran Divisi KPU Kota Makassar mengunjungi Lapas Kelas I Makassar, Selasa,(08/01/2019).
Pada kunjungan ini Faried menyampaikan, rencana penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan dekat-dekat ini, Lapas Kelas I Makassar mendapatkan 4 TPS bagi Warga Binaannya, dimana TPS ini nantinya akan dibagi 3 oleh Lapas Kelas I Makassar yakni, TPS khusus warga Makassar, TPS khusus warga Sulawesi Selatan, dan TPS untuk Warga luar Sulawesi Selatan.
Menyambut baik kedatangan Ketua Komisi Pemilihan Umum dan rombongan, Kepala Lapas Kelas I Makassar, Budi Sarwono, menyampaikan bahwa Lapas Kelas I Makassar terbuka untuk KPU, bilamana KPU menggelar sosialisasi pemilihan umum terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Makassar dan beliau juga menegaskan bahwa, Pegawai Negeri Sipil di UPT Lapas Kelas I Makassar bersifat netral dan hanya menjadi mitra antara KPU dan Narapidana.
"Saya sudah sampaikan pada ketua KPU dan beliau juga sudah mengedarkan bahwa ada daerah-daerah khusus yang tidak boleh dimasuki, oleh karena itu kita minta Ketua KPU untuk membackup kita bahwa kita ini hanya sebagai mitra walaupun didalamnya warga dan pemilih tetapi tetap di batasi bahwa ASN adalah mitra," ungkapnya.
"Mengenai sosialisasi visi misi dan calon, mudah-mudahan ada sosialisasi dari KPU, karena memang kita semuanya terpusat oleh KPU. Kita percayakan saja semuanya dengan KPU karena kami disini hanya sebagai mitra antara KPU dan Narapidana," sambung Kalapas Kelas I Makassar.
Budi Sarwono mengatakan, terdapat 978 warga binaan Lapas Makassar sebagai daftar pemilih, untuk itu ia mengharapkan KPU bisa menyelenggarakan Sosialisasi Pemilu sebab warga binaan juga berhak mengetahui siapa saja kandidat yang dicalonkan di Pemilu tahun 2019.
Kendati Ketua KPU Farid Wajdi berharap seluruh pemilih tetap harus terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), beliau juga ingin memastikan bahwa hak pilih Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Makassar terjamin dan terdaftar seluruhnya.
"Kita mau meminta akses untuk mendata warga binaan yang saat ini ada di Lapas Makassar, dan belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Intinya, kita mau ke Lapas dan Rutan untuk melindungi hak pilihnya warga binaan yang siapa tahu memiliki hak pilih," jelas Farid Wajdi.
Lapas Kelas I Makassar berharap penyelenggaraan pemilihan umum 2019 nanti dapat berjalan lancar dan diperoleh hasil yang maksimal. (ht)
