SOROTMAKASSAR -- Luwu Utara.
Tak sekadar keliling desa sosialisasi pencegahan Corona Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani juga meminta percepatan refocusing kegiatan dan realokasi APBDes untuk penanganan Covid-19 di Kecamatan Rampi.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Misbah yang turut mendampingi Bupati Indah pada kunjungan kerja, Selasa (21/4/2020), langsung menggelar rapat bersama Camat Rampi Suryadi dan para Kepala Desa.
"Sesuai instruksi bupati, kita akan melakukan percepatan penyaluran dana desa tahap I. Khusus di Rampi, APBDes dari 6 desa belum selesai diasistensi. Di sisi lain pada tahap 1 ini, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa dan PDTT No.8 Tahun 2020 segera cair dengan tiga sasaran utama yakni penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai (PKT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)," kata Misbah.
Misbah berharap, dana desa tahap I bisa segera cair paling lambat pada minggu pertama bulan Mei mendatang.
Dengan demikian, lanjut Misbah, masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya, baik PKT maupun BLT. Penanganan Covid-19 akan dikelola tim relawan desa yang dibentuk di seluruh desa di Rampi.
"Hasil rapat kami bersama bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan membantu mengawasi jalannya Pemerintah Desa. Makanya, hal-hal yang terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan APBDes segera diselesaikan," ujar Misbah sembari meminta pendamping lokal desa memastikan seluruh proses termasuk pencairan dananya sesuai mekanisme.
Terkait BLT, dia menyebutkan, ada beberapa aturan terkait hal tersebut diantaranya perbedaan persentase pengalokasian berdasarkan jumlah anggaran.
"Kalau anggaran Rp 800 juta ke bawah, maka 25% dari APBN, 30 persen untuk anggaran Rp 800 juta-Rp 1,2 miliar, dan 35 persen untuk anggaran di atas Rp 1,2 miliar," jelasnya.
Adapun penentuan sasaran BLT ini dilakukan melalui musyawarah untuk validasi data, kemudian kades menentukan dan meneruskan ke camat yang kemudian dilaporkan ke kabupaten.
Perlu diketahui, BLT di luar dari penerima PKH maupun BPNT, besarannya Rp 600 ribu/bulan selama tiga bulan mulai April, Mei, dan Juni. "Namun kita berharap paling lambat Mei minggu pertama sudah bisa disalurkan," tutur Misbah.
Sementara itu, Bupati yang karib disapa IDP ini berharap, dana desa tahap I harus memprioritaskan sistem PKT untuk kegiatan pencegahan Covid-19 di desa. Mengapa PKT ini penting, agar masyarakat dapat langsung merasakan manfaatnya dan ekonomi tetap bertumbuh meski di tengah pandemi.
Kegiatan itu bisa dalam bentuk penyemprotan disinfektan, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat desa akan bahaya Covid-19 karena masih banyak masyarakat kita yang belum memahami dan menyadari bahaya Covid-19.
Bupati juga minta hal tersebut disampaikan ke warga agar betul-betul bijak dalam menanggapi Covid-19 ini dan jangan dibawa bercanda.
Pemanfaatan lainnya, bisa digunakan untuk pembuatan poster dan baligho, pembelian cairan pembersih, fasilitasi data valid, penyaluran sosial safety net, sosialisasi physical distancing dan social distancing, isolasi parsial, pendataan pergerakan warga yang masuk ke desa.
"Sekali lagi mari kita pastikan dana desa sesuai peruntukkannya," jelas Bupati penerima penghargaan pelayanan publik terbaik ini. (yustus)
