SOROTMAKASSAR -- MINAHASA, Tim kuasa hukum Jesen Rambitan mendesak Kejaksaan Negeri Minahasa menelusuri anggaran Inspektorat 2024–2026 menyusul keterangan auditor dalam sidang korupsi rehabilitasi gedung DPRD.
Desakan tersebut muncul setelah Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli konstruksi dan auditor Inspektorat Kabupaten Minahasa dalam persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan rehabilitasi Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2024, Jumat (13/11/2026).
Dalam persidangan itu, tim kuasa hukum terdakwa menggali pengetahuan auditor mengenai pekerjaan rehabilitasi gedung yang kini menjadi objek perkara. Di hadapan majelis hakim, auditor menerangkan, dirinya baru mengetahui pekerjaan tersebut ketika Kejaksaan meminta keterangannya sebagai ahli pada Mei 2026.
Keterangan tersebut langsung mendapat perhatian tim kuasa hukum. Mereka mempertanyakan pelaksanaan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah terhadap pekerjaan yang berlangsung pada 2024 tersebut.
Persoalannya, kantor Inspektorat Kabupaten Minahasa dan Gedung Sekretariat DPRD berada berdekatan. Kondisi ini mendorong tim kuasa hukum meminta penjelasan mengenai pelaksanaan pengawasan selama pekerjaan berlangsung hingga perkara tersebut masuk ke ranah hukum.
Tim kuasa hukum yang menyampaikan sorotan tersebut terdiri atas Jesen Rambitan SH, Vega Wauran SH, Jefry Tualangi SH, Ronaldo Lumaya SH, Toar Mantik SH, dan Yermia Mumu SH.
Mereka menegaskan, kedekatan lokasi kantor tidak otomatis membuktikan auditor mengetahui pekerjaan tersebut. Namun, keterangan dalam persidangan itu dinilai patut menjadi pintu masuk untuk menguji sejauh mana Inspektorat menjalankan tugas dan kewenangannya.
Fungsi Pengawasan APIP Jadi Sorotan
Tim kuasa hukum mengingatkan, Inspektorat merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki peran strategis dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut mereka, fungsi pengawasan tidak semestinya baru terlihat ketika suatu pekerjaan telah menjadi perkara hukum. APIP harus menjalankan pengawasan sesuai kewenangan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Mereka juga merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai kerangka pengawasan internal pemerintah.
Selain itu, tim kuasa hukum meminta penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian apabila pemeriksaan menemukan indikasi kerugian keuangan daerah, termasuk kemungkinan penerapan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.
Untuk memperjelas persoalan tersebut, mereka mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai riwayat pengawasan pekerjaan rehabilitasi Gedung Sekretariat DPRD.
Pertama, apakah pekerjaan tersebut pernah masuk dalam objek pengawasan Inspektorat? Kedua, apakah Inspektorat pernah melakukan monitoring, pemeriksaan, atau evaluasi selama pekerjaan berlangsung?
Ketiga, apakah terdapat laporan hasil pengawasan maupun rekomendasi terkait pekerjaan tersebut? Keempat, siapa yang melakukan reviu sebelum paket pekerjaan diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan sebelum proses pengadaan dilaksanakan?
Mereka juga mempertanyakan keterlibatan Inspektorat dalam proses reviu, hasil pengawasan, serta kemungkinan tindak lanjut apabila ditemukan persoalan dalam pekerjaan tersebut.
Tim kuasa hukum menegaskan, seluruh pertanyaan itu harus dijawab berdasarkan dokumen, catatan pemeriksaan, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Hanya PPKOM yang Diperiksa
Dalam perkara tersebut, tim kuasa hukum juga meminta majelis hakim menguji pembagian kewenangan dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat.
Mereka menjelaskan, kliennya, Sekretaris DPRD Kabupaten Minahasa, menjalankan tugas sebagai PPKOM berdasarkan jabatan dan penugasan yang diberikan kepadanya.
Namun, menurut tim kuasa hukum, kedudukan seseorang sebagai PPKOM tidak serta-merta menjadikannya pihak yang harus menanggung seluruh persoalan dalam pekerjaan tersebut.
Mereka menegaskan, pertanggungjawaban pidana harus dibuktikan secara individual dengan menguji kewenangan, tindakan nyata, pengetahuan, kesalahan, hubungan sebab akibat, serta terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan.
Karena itu, mereka meminta penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim turut mencermati pembagian tugas, kewenangan, fungsi pengawasan, serta tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam rangkaian pekerjaan.
Tim kuasa hukum menegaskan tidak sedang menyimpulkan Inspektorat melakukan pelanggaran. Namun, keterangan auditor dalam persidangan perlu ditindaklanjuti agar pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab APIP menjadi terang.
Bupati Minahasa Diminta Evaluasi Inspektorat
Selain mendesak Kejaksaan, tim kuasa hukum meminta Bupati Minahasa mengambil sikap dengan meminta penjelasan resmi dari Inspektorat mengenai pengawasan pekerjaan rehabilitasi Gedung Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024.
Mereka juga meminta Bupati mengevaluasi pelaksanaan tugas Inspektorat, termasuk memastikan program pengawasan yang telah direncanakan benar-benar terlaksana dan memiliki dokumen pertanggungjawaban.
Menurut mereka, anggaran pengawasan yang dialokasikan pemerintah daerah harus sejalan dengan pelaksanaan tugas di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan setiap program pengawasan berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Kejaksaan Diminta Telusuri Anggaran Inspektorat 2024–2026
Sorotan tim kuasa hukum tidak hanya tertuju pada pengawasan pekerjaan rehabilitasi gedung DPRD. Mereka juga secara khusus meminta Kejaksaan menelusuri pengelolaan anggaran Inspektorat Kabupaten Minahasa selama tiga tahun anggaran, yakni 2024, 2025, dan 2026.
Penelusuran tersebut, menurut mereka, perlu mencakup anggaran program pengawasan dan pemeriksaan, kegiatan monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan perangkat daerah.
Selain itu, Kejaksaan diminta memeriksa realisasi anggaran beserta dokumen pertanggungjawabannya, program kerja pengawasan tahunan, laporan hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah pemerintah daerah telah merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran pengawasan sesuai ketentuan.
Meski demikian, tim kuasa hukum menegaskan permintaan penelusuran tersebut bukan merupakan kesimpulan telah terjadi penyimpangan anggaran di Inspektorat. Mereka menyerahkan pembuktian kepada aparat penegak hukum melalui pemeriksaan dokumen dan fakta yang objektif.
Majelis Hakim Diminta Menguji Fakta Secara Berimbang
Dalam persidangan yang masih bergulir, tim kuasa hukum berharap majelis hakim tidak hanya mencermati pelaksanaan pekerjaan dari sisi PPKOM, tetapi juga menggali seluruh rangkaian proses pekerjaan.
Rangkaian tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, hingga pertanggungjawaban pekerjaan.
Mereka menilai keterangan auditor yang baru mengetahui pekerjaan tersebut pada Mei 2026 perlu ditempatkan dalam konteks pembuktian secara menyeluruh, bukan ditafsirkan secara terpisah.
Menurut tim kuasa hukum, persidangan harus mampu mengungkap secara utuh bagaimana pekerjaan rehabilitasi Gedung Sekretariat DPRD direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi.
Mereka berharap proses hukum berjalan objektif, transparan, dan tidak tebang pilih sehingga setiap pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dapat dinilai berdasarkan fakta serta ketentuan hukum.
Tim kuasa hukum menegaskan, pengujian pertanggungjawaban pidana tidak boleh berhenti pada satu jabatan, sementara rangkaian kewenangan dan fungsi pengawasan pihak lainnya luput dari pemeriksaan.
Desakan tersebut, menurut mereka, merupakan bagian dari upaya mengawal fakta persidangan sekaligus mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penegakan hukum yang berkeadilan. (*)
