SOROTMAKASSAR - MAKASSAR.
Peran seorang kepala daerah tidak hanya sebatas merumuskan kebijakan dan mengawal pembangunan fisik di wilayahnya. Lebih dari itu, pemimpin daerah juga memiliki peran strategis di panggung akademik untuk menguji gagasan, memperdalam wawasan, serta memicu lahirnya pemikiran kritis demi kemajuan tata kelola pemerintahan.
Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, saat bertindak sebagai penguji dalam sidang promosi doktor bidang Ilmu Administrasi Publik di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Kamis (15/10/2026).
Pada ujian terbuka yang berlangsung di Aula Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin tersebut, Zainal Arifin Paliwang menguji promovendus Muhammad Fuad Arfandi. Dalam kesempatan itu, promovendus mempertahankan disertasinya yang berjudul “Digital Governance dalam Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”.
Kehadiran Gubernur Kaltara dalam forum ilmiah ini mencerminkan dinamika proses akademik yang mengedepankan ketajaman analisis, kedalaman argumentasi, serta relevansi riset terhadap tuntutan birokrasi modern.
Keterlibatan Zainal Arifin Paliwang sebagai dewan penguji turut menegaskan pentingnya menjembatani pengalaman praktis di dunia pemerintahan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam kacamata administrasi publik, kepemimpinan riil di lapangan menjadi tolok ukur berharga untuk menguji sejauh mana teori, kerangka konsep, dan temuan ilmiah mampu menjawab tantangan nyata dalam tata kelola birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Disertasi yang berfokus pada digital governance ini menyasar topik mutakhir mengenai optimalisasi teknologi informasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Isu ini sangat krusial di tengah tuntutan digitalisasi, di mana setiap pemerintah daerah diwajibkan terus beradaptasi melalui inovasi regulasi, pembenahan tata kelola administrasi, penguatan basis data terpadu, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Dari sudut pandang pembangunan daerah, transformasi digital tidak sekadar mendigitalisasi dokumen atau mengalihkan administrasi manual ke platform elektronik. Lebih jauh, digitalisasi memerlukan sistem tata kelola yang terintegrasi, kesiapan SDM yang kompeten, jaminan keamanan data, pengawasan yang ketat, serta komitmen kuat untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif. Oleh karena itu, penelitian mengenai tata kelola PAD berbasis digital ini bernilai strategis bagi pembenahan kapasitas institusi pemerintah daerah.
Sebagai orang nomor satu di Kaltara, Gubernur Zainal Arifin Paliwang memimpin wilayah yang juga berhadapan langsung dengan tantangan percepatan pembangunan, efisiensi pelayanan, dan penguatan sistem birokrasi. Pengalaman empiris tersebut membuat kontribusinya di forum akademik sangat relevan dalam menyatukan kebutuhan praktis pemerintahan dengan metodologi ilmiah yang terukur.
Meski demikian, setiap gagasan dan rekomendasi riset tetap dituntut memenuhi kriteria pengujian berbasis data empiris, ketepatan metode, serta kesesuaian dengan konteks kedaerahan.
Sidang promosi doktor sendiri bukan sekadar ritual akademik untuk meraih gelar formal tertinggi, melainkan ajang pembuktian dan pertanggungjawaban ilmiah atas kebaruan (novelty) gagasan yang diusung peneliti. Melalui proses sanggahan dan diskusi kritis dari dewan penguji, karya ilmiah ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya khazanah disiplin ilmu Administrasi Publik.
Kehadiran Gubernur Kalimantan Utara sebagai penguji doktor Muhammad Fuad Arfandi di Universitas Hasanuddin menjadi simbol menguatnya sinergi antara dunia perguruan tinggi dan jajaran pemerintahan. Kolaborasi pemikiran yang memadukan teori ilmiah, pengalaman lapangan, serta integritas kepemimpinan ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang presisi, memperkuat tata kelola birokrasi, dan mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang transparan, adaptif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
