SOROTMAKASSAR — MAKASSAR, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, yang juga ketua umum IMI Sulsel, H. Najmuddin SE menegaskan bahwa pihaknya menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka apabila benar memilih mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, setiap keputusan yang menyangkut jabatan kenegaraan harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan pribadi maupun kelompok.
Sikap tersebut disampaikan Najmuddin saat ditemui di salah satu kafe di Kota Makassar, Kamis (12/11/2026). Ia berpandangan, keputusan seorang pejabat negara untuk melepaskan jabatan strategis harus dihormati sepanjang didasarkan pada pertimbangan yang matang serta memiliki tujuan untuk kebaikan bangsa dan negara.
“Demi kepentingan bangsa dan negara,” kata Najmuddin.
Ia berharap, apabila keputusan tersebut benar-benar diambil, seluruh proses dan pertimbangannya telah melalui kajian yang mendalam. Sebab, jabatan Wakil Presiden merupakan posisi strategis dalam sistem pemerintahan yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan negara.
Najmuddin juga menekankan bahwa kepentingan nasional harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan politik, terlebih yang berkaitan dengan posisi penting dalam struktur pemerintahan.
Soroti Dugaan Penyadapan terhadap Prabowo
Di luar persoalan pengunduran diri Gibran, Najmuddin turut memberikan perhatian serius terhadap perkembangan kasus dugaan penyadapan yang disebut menyasar Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Persoalan tersebut, menurutnya, bukan perkara biasa yang dapat dipandang sebelah mata. Dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang harus diungkap secara menyeluruh, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai kader Partai Gerindra, Najmuddin mengaku merasa marah sekaligus kecewa apabila dugaan tindakan tersebut benar-benar terjadi. Ia menilai, setiap upaya yang berpotensi mengganggu keamanan, kewibawaan, serta pelaksanaan tugas kepala negara harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.
Dalam konteks itu, Najmuddin secara khusus menyoroti nama mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo yang disebut turut terseret dalam perkembangan perkara tersebut, bersama sejumlah nama lainnya, di antaranya mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi, Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Najmuddin meminta agar siapa pun yang nantinya terbukti terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut diberikan sanksi tegas sesuai dengan tingkat kesalahan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Seharusnya Listyo ini harus dihukum karena sudah makar,” tegas Najmuddin.
Meski demikian, keterlibatan masing-masing pihak harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan mekanisme peradilan. Penegakan hukum, menurutnya, tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi harus mampu mengungkap secara terang siapa yang bertanggung jawab dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Kader Gerindra Siap Kawal Proses Hukum
Najmuddin menegaskan, loyalitas kader terhadap Ketua Umum Partai Gerindra merupakan bagian dari sikap politik dan tanggung jawab organisasi. Karena itu, apabila Prabowo menjadi sasaran tindakan yang melanggar hukum, kader Gerindra tidak akan tinggal diam.
Ia mengingatkan bahwa selama ini kader partainya memilih menjaga situasi tetap kondusif. Namun, apabila dugaan penyadapan terhadap Prabowo terbukti sebagai tindakan yang memiliki unsur pidana, pihaknya akan mengambil sikap tegas melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum.
“Kami selama ini diam, tapi ingat, di waktu Ketua Umum kami diganggu, kami sebagai kader akan lawan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sikap tersebut bukan dimaksudkan untuk mengintervensi proses penegakan hukum, melainkan sebagai bentuk komitmen agar kasus yang menjadi perhatian publik itu tidak berhenti di tengah jalan.
Najmuddin memastikan akan mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut hingga seluruh fakta terungkap dan pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab mendapatkan konsekuensi hukum.
“Kami akan mengawal kasus penyadapan ini sampai selesai,” ujarnya.
Desak Pembersihan Internal Polri
Lebih lanjut, Najmuddin meminta Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto melakukan pembenahan internal secara serius apabila ditemukan anggota maupun pejabat kepolisian yang terbukti terlibat dalam dugaan penyadapan tersebut.
Menurutnya, institusi Polri harus tetap menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat. Dugaan keterlibatan oknum dalam perkara serius semacam ini tidak boleh dibiarkan mencederai nama baik institusi secara keseluruhan.
Ia mendesak agar setiap pihak yang memiliki keterkaitan dengan dugaan penyadapan diperiksa secara objektif. Apabila ditemukan bukti keterlibatan, penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan strategis.
Najmuddin juga menilai bahwa transparansi menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan publik memperoleh kejelasan mengenai duduk perkara tersebut. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada MPR
Sementara itu, perkembangan mengenai keputusan Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian setelah dirinya diketahui menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung MPR, Gibran meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses.
MPR selanjutnya akan menindaklanjuti permintaan tersebut melalui sejumlah tahapan kelembagaan. Langkah awal dilakukan dengan menggelar rapat pimpinan pada hari yang sama. Setelah itu, MPR berencana mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk membahas langkah selanjutnya.
Meski surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan, alasan yang mendasari keputusan Gibran hingga kini belum disampaikan secara resmi kepada publik.
Karena itu, proses selanjutnya masih menunggu pembahasan dan tindak lanjut sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Polri Dalami Dugaan Penyadapan, Periksa 28 Saksi
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto turut memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan tersebut dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam penjelasannya, Suyudi mengungkapkan bahwa perkara itu mulai terkuak setelah muncul perintah pembubaran grup WhatsApp yang diduga menjadi wadah komunikasi dan pemberian instruksi terkait penyadapan.
Peristiwa tersebut juga disertai dugaan penghapusan data pada sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan FriendLinks-X (PLX) pada Oktober 2026.
Penghapusan data tersebut kemudian memunculkan kecurigaan dari pihak pelapor. Hingga akhirnya, laporan resmi disampaikan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Dalam perkembangan penyidikan, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi baru guna mendalami dugaan tindak pidana turut serta, bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan makar.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya mendalami aspek teknis dugaan penyadapan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya perbuatan lain yang berkaitan dengan rangkaian peristiwa tersebut.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak agar perkara itu tidak hanya ditangani melalui pendekatan delik siber biasa. Ia meminta penyidik turut mendalami kemungkinan penerapan pasal-pasal terkait makar, mengingat dugaan penyadapan tersebut disebut menyasar kepala negara.
Puluhan Saksi dan Barang Bukti Dikumpulkan
Untuk mengungkap perkara tersebut, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 28 saksi. Jumlah tersebut terdiri atas 24 saksi dari internal Polri, tiga orang dari pihak provider, serta satu orang dari vendor sistem penyadapan.
Selain memeriksa saksi, penyidik juga telah meminta keterangan enam orang ahli. Mereka terdiri atas dua ahli teknologi informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta empat ahli hukum pidana.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara, mengidentifikasi mekanisme teknis yang digunakan, serta mengkaji kemungkinan adanya unsur tindak pidana dalam rangkaian dugaan penyadapan.
Penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 15 unit telepon seluler, tujuh flashdisk, dua unit iPad, empat unit CPU/PC/laptop, satu modem, serta sejumlah dokumen dan log data penyadapan.
Seluruh barang bukti tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembuktian dan pendalaman terhadap dugaan aktivitas penyadapan yang tengah ditangani kepolisian.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam perkembangan perkara, sasaran dugaan penyadapan disebut memiliki cakupan yang luas. Targetnya meliputi Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga negara, pejabat pemerintahan, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga kalangan mahasiswa.
Luasnya cakupan sasaran tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu didalami secara serius oleh penyidik, terutama untuk mengetahui tujuan, pola, pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan sistem penyadapan.
Pada akhirnya, Najmuddin berharap proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih. Ia menegaskan bahwa pengungkapan perkara tersebut penting bukan hanya bagi Partai Gerindra, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hukum, perlindungan terhadap kepala negara, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Menurutnya, siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dengan demikian, penanganan perkara ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa seluruh institusi negara tetap berjalan sesuai konstitusi dan aturan perundang-undangan. (*)
