SOROTMAKASSAR -- Selayar.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan, Irjen Pol Drs H Hamidin telah mewarning para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar terkait penggunaan anggaran yang digelontorkan Pemerintah Pusat yang dapat menimbulkan terjadinya kerugian negara.
"Kepala OPD dan Kepala Desa harus lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan penataan dan pengelolaan keuangan. Penataan dan pengelolaan keuangan yang keliru dan tidak transparan dapat menjebloskan diri ke dalam penjara. Oleh karena itu, jika memang dalam pengelolaannya dinilai tidak paham dan merasa ragu-ragu lebih baik dilakukan pengembalian dari pada harus masuk dibalik jeruji besi," tegas Kapolda.
Penegasan itu dikemukakan Kapolda dalam tatap muka dengan jajaran Pemerintah Kepulauan Selayar, Camat, Lurah dan Kepala Desa yang bertempat di Baruga Sapolohe Rumah Jabatan Bupati Jl Jenderal Sudirman Benteng, Jumat (05/07/2019) malam ini.
Menurut Kapolda, H Hamidin, ada dua hal yang membuat mereka melakukan penyalahgunaan anggaran. Pertama karena memang tidak paham dan ada niat jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kalau memang tidak mengerti dalam pengelolaan dana yang nominalnya mencapai miliyaran rupiah setiap desa maka ada baiknya jika dana itu dikembalikan.
"Dan ini harus diberikan pemahaman untuk dapat mengelola dan menata dengan benar. Tetapi bagi mereka yang dengan sengaja melakukan tindakan dengan melawan hukum maka ini sebaiknya dijebloskan ke dalam penjara," tukasnya lagi.
Selain itu Kapolda juga membeberkan 12 kabupaten dan kota yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sulawesi Selatan pada September 2020. Yaitu Kabupaten Baru, Bulukumba, Gowa, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkep, Soppeng, Tanah Toraja, Toraja Utara dan Kota Makassar.
Sementara itu Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali dalam sambutannya menyatakan, dengan kehadiran Kapolda bersama rombongan di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan kebahagiaan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat yang diharapkan dapat melihat dan menikmati pesona keindahan alam dan potensi pariwisata lainnya yang dimiliki Bumi Tanah Doang.
Sebagai bupati tentu sangat berharap spot-spot wisata andalan Selayar bisa dipromosikan secara gratis oleh Kapolda ke mancanegara. Apalagi Kapolda memiliki jaringan yang sangat luas baik dalam negeri maupun ke dunia internasional.
"Tadi Kapolda sudah memperlihatkan dokumentasi tempat wisata yang pernah dikunjungi," ucap Basli Ali.
"Namun saya lebih merasa sangat yakin jika pemandangan bawah laut Selayar itu akan jauh lebih indah dan menarik. Apalagi ada Pulau Karang di Pulau Bahuluang, Taman Nasional Laut Taka Bonerate, Pantai Pinang, Kampung Penyu, Pantai Bonetappalang, Pantai Baloiya dan Liang Kareta," tambah Basli Ali sedikit berpromosi.
Penandatanganan prasasti peresmian pembangunan gedung utama Polres Kepulauan Selayar oleh Kapolda Sulsel, H Hamidin dan tukar cendramata antara Bupati dan Kapolda serta foto bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merupakan akhir dari rangkaian tatap muka. (M. Daeng Siudjung Nyulle)
