SOROTMAKASSAR -- Gowa.
Sekda Gowa, H Muchlis, SE, MSi memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi Diseminasi Kajian Dampak Kependudukan, di Baruga Kareng Galesong, Rabu (26/12/2018).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Gowa ini, sangat bermanfaat terutama para penyuluh KB. Olehnya itu, peserta harus serius mengikuti kegiatan tersebut.
Kegiatan yang juga dihadiri para kepala UPTD, penyuluh kecamatan dan penyuluh desa serta kader KB, dan 27 kepala desa pelaksana program Kampung KB dan TP PKK desa.
Sekkab Gowa H Muchlis mengatakan, sosialisasi diseminasi kajian dampak kependudukan ini perlu dilakukan untuk terus mengembangkan pengawasan terhadap potensi pertumbuhan penduduk serta guna mengetahui dampak-dampak yang terjadi.
Sesuai data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gowa, jumlah penduduk Gowa per tahun 2017 mencapai 752.896 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 399 jiwa per km2. MTR sebesar 2,22 yang berarti rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita yang berstatus kawin atau menikah selama usia reproduksinya 14-49 tahun sebesar 2-3 orang anak.
Dengan kondisi pertumbuhan ini, diperlukan upaya-upaya pengendalian penduduk dari tingkat kabupaten untuk menyerasikan kebijakan pengendalian kependudukan serta diperlukan data akurat yang dikumpulkan oleh PPKB dan PKB bekerjasama dengan kepala desa di lapangan.
Kadis PPKB Gowa, Sofyan Daud menjelaskan, permasalahan kependudukan mencakup beberapa aspek yakni jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, angka kelahiran, angka kematian ibu dan bayi, serta mobilitas penduduk yang terkait dengan sebaran penduduk, urbanisasi dan transmigrasi.
“Karena itu diperlukan upaya pengendalian penduduk salah satunya melalui program Kampung KB yang telah kita bentuk di 27 desa dimana pengelolaannya melibatkan semua unsur guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” kata Sofyan.
Dia juga menjelaskan, kasus silariang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu melahirkan. Dimana mereka (ibu hamil) yang sedang dalam kasus nikah silariang takut memeriksakan kandungannya di sarana kesehatan karena takut ditemukan pihak keluarganya.
Kecenderungan takut inilah yang memicu kandungan ibu hamil bermasalah dan berbuntut pada kematian bayinya. Karena itu kata Muchlis, melalui program Kampung KB yang diterapkan di Gowa diharapkan mampu membuka mata dan menyadarkan para warga untuk mengubah mindset berpikir.
Untuk memudahkan kerja-kerja penyuluh KB di lapangan khususnya dalam memonitoring kegiatan masyarakat di Kampung KB maka perlu dilakukan pengakuratan data. Setiap Kampung KB harus memiliki data atau rumah data.
“Dengan adanya rumah data ini maka penyuluh maupun kepala desa atau ketua PKK bisa memonitoring dan memetakan. Misalnya berapa orang warga yang berstatus silariang. Inilah salah satu bagian yang harud dibimbing dan diberikan pengertian untuk mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan kandungan. Dengan begitu kondisi Kampung KB ini akan meningkat SDM masyarakatnya,” jelasnya.
Sementara Sekretaris Perwakilan PPKB Sulsel, Mastang mengatakan, sosialisasi ini menbuktikan Bupati Gowa telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam peningkatan kependudukan di Gowa.
Isu pertambahan jumlah penduduk ini menjadi ancaman bagi daya dukung dan daya tampung bumi. Saat ini hampir 262 juta jumlah pendudukan Indonesia dan penduduk Indonesia cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Dikatakan, Gowa yang pertama melakukan kajian dampak kependudukan ini di Sulsel. Karena itu, diharapkan dapat dilakukan berkelanjutan. (alfian)
