SOROTMAKASSAR--Wajo.
Sejumlah guru agama Islam lingkup sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah Kabupaten Wajo berharap, ke depan tidak ada lagi pemotongan dana sertifikasi guru yang diterima per triwulan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo.
Pemotongan dana sertifikasi tersebut diibaratkan pungutan liar yang terkadang "menghantui" guru agama Islam. "Meski hanya berkisar Rp 250-300 ribu, jumlah itu besar jika dikalikan dengan jumlah guru agama," kata sumber Sorotmakassar, Minggu (25/08/2018)
Modus pemotongan dana sertifikasi, katanya, guru-guru digiring untuk sepakat melalui tanda tangan seakan-akan tidak keberatan.
Bahkan, lanjut sumber tadi, dana yang tidak jelas peruntukannya tersebut biasa dijemput di sekolah-sekolah oleh oknum dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo.
Untuk itu Kepala Kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan diharapkan untuk mengawasi pembayaran dana sertifikasi bagi guru-guru agama Islam, khususnya di wilayah Kabupaten Wajo.
"Kami juga berharap, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, H. Anwar yang menjabat sejak Januari 2019 lalu dapat mengawasi staf yang selama ini bertugas di bagian Pendidikan Agama Islam (PAIS)," ujarnya.
Pada 2019 ini sudah dua kali pembayaran sertifikasi, yakni triwulan I (Januari-Maret) dan Triwulan II (April-Juni).
Menurut sumber lain, ada kejadian sewaktu pembayaran sertifikasi Triwulan I, sejumlah guru agama Islam memprotes karena dana yang diterima berkurang hampir Rp 3 juta. Mereka pun kemudian mempertanyakan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo.
Mereka memperoleh jawaban berbeda, ada yang mengatakan pemotongan pajak dan salah input. Namun, guru-guru tersebut tetap protes sehingga dijanji kekurangan itu akan dibayarkan pada Triwulan II.
"Alhamdulillah, pada pembayaran Triwulan II belum lama ini, kekurangan itu sudah dibayarkan," ujarnya. (*)
