SOROTMAKASSAR -- MAKASSAR, Pelaksanaan Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan mulai menuai polemik. Sejumlah aturan dan mekanisme yang diterapkan panitia konferensi mendapat sorotan tajam dari kalangan internal organisasi, termasuk mantan Sekretaris PWI Sulsel, Anwar Sanusi.
Kritik mencuat setelah muncul dugaan adanya unsur panitia Organizing Committee (OC) maupun Steering Committee (SC) yang ikut terlibat dalam kontestasi pencalonan Ketua PWI Sulsel.
Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai independensi penyelenggara konferensi.
Selain persoalan netralitas panitia, sejumlah syarat pencalonan juga dipersoalkan karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dalam PD/PRT PWI.
Beberapa syarat yang menjadi sorotan di antaranya surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi organisasi dari Dewan Kehormatan PWI, dukungan minimal 20 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga persetujuan dari perusahaan media tempat calon bekerja sesuai KTA-B.
Menurut Anwar Sanusi, ketentuan tersebut berpotensi membatasi hak kader untuk maju dalam kontestasi kepemimpinan organisasi.
“Aturan atau tata tertib seharusnya dibuat berdasarkan PD/PRT, bukan menambah syarat-syarat baru yang justru menyulitkan calon,” tegasnya, Senin (11/5/2026).
Anwar yang juga menjabat Ketua SMSI Sulsel menilai tata tertib konferensi semestinya memperkuat demokrasi organisasi, bukan membuka ruang tafsir sepihak yang berpotensi memicu kegaduhan internal.
Sorotan juga diarahkan pada mekanisme verifikasi dan validasi peserta maupun bakal calon yang dinilai belum transparan. Ia menyebut masih terjadi kebingungan terkait mekanisme pendaftaran, karena terdapat peserta yang mendaftar atas nama media, bukan langsung sebagai bakal calon.
“Katanya calon baru diketahui saat pengembalian formulir. Ini justru menimbulkan tanda tanya besar terhadap mekanisme yang sedang berjalan,” ujarnya.
Situasi tersebut memicu kekhawatiran munculnya ketidakpercayaan terhadap integritas proses konferensi. Dugaan keterlibatan panitia dalam kontestasi dinilai dapat melemahkan posisi penyelenggara sebagai pihak yang seharusnya netral dan menjaga marwah organisasi.
Sebagai organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia, PWI dinilai harus menjaga proses demokrasi internal tetap transparan, akuntabel, dan berjalan sesuai aturan organisasi. Konferensi tidak hanya menjadi agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga cerminan kedewasaan organisasi dalam menjaga etika dan tata kelola.
Anwar Sanusi pun meminta Persatuan Wartawan Indonesia Pusat turun tangan melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan Konferensi PWI Sulsel agar polemik tidak semakin meluas.
Ia mengingatkan agar dinamika yang terjadi di Sulsel tidak berkembang seperti polemik yang pernah terjadi dalam Konferensi PWI Sulawesi Utara.
“Jangan sampai Konferensi PWI Sulsel mengalami kegaduhan seperti yang terjadi di Sulut. PWI harus menjaga marwah dan integritas organisasi,” pungkasnya.
Di tengah meningkatnya tensi konferensi, anggota PWI dan publik kini menanti langkah tegas PWI Pusat untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan organisasi, menjunjung netralitas panitia, dan memberikan ruang kompetisi yang adil bagi seluruh calon. (ab)
