SOROTMAKASSAR - RANTEPAO.
Ratusan warga dan loyalitas Bupati Toraja Utara yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Toraja Utara (AMPTU) Rabu (20/04/2022) melakukan demo di kantor DPRD Toraja Utara.
Disayangkan demo AMPTU geruduk DPRD itu melibatkan ASN, dan staf khusus (Stafsus) Bupati Yohanis Bassang serta beberapa Kepala Lembang, dan dalam aksi demo mereka mengusung tujuh aspirasi tuntutan ke anggota dewan.
Selain Tunjangan Pendapatan Pegawai (TPP) untuk para pegawai Pemkab Toraja Utara dibayarkan 9 bulan yang seharusnya 12 bulan 2020, juga menuntut DPRD agar pembayaran honor aparatur lembang triwulan IV tahun 2020 dibayarkan oleh APBD Lembang selama 3 bulan.
Demikian pula mendesak DPRD dan Pemda Toraja Utara agar gaji tenaga kontrak daerah (TKD) yang belum dibayarkan 2021, agar segera dilunasi.
Juru bicara AMPTU yang juga korlap, Stev Raru menyoroti hak interpelasi dewan kepada Bupati Yohanis Bassang (Ombas). Kata Stev Raru, DPRD tidak berlaku adil, sebab pemerintahan periode lalu, banyak juga kekeliruan dilakukan kenapa tidak diinterpelasi.
Salah satunya pergantian Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil penuh polemik sehingga masyarakat tidak terlayani selama tujuh bulan. Kami menuntut kiranya fungsi pengawasan DPRD Toraja Utara lebih ditingkatkan lagi. Kemudian, pengawasan mesti dilakukan secara menyeluruh.
"Tuntutan kami dari AMPTU agar pihak dewan segera tindaklanjuti desakan ini ke pihak eksekutif Pemerintah Daerah seperti poin 1 tentang pembayaran TPP para PNS, poin 2 pembayaran honor aparatur lembang, dan poin 3 pembayaran gaji tenaga kontrak daerah," ujar Yulius Palenggang.
Ketua DPRD Toraja Utara, Nober Rante Siama’ tidak menimpali kalau aspirasi pengunjuk rasa beberapa point diantaranya menjadi catatan dan segera dibicarakan dengan eksekutif atau pemerintah daerah.
"Beberapa poin tuntutan AMPTU salah sasaran, sebenarnya ke eksekutif, tetapi biarlah ditampung kemudian dibicarakan dengan dinas terkait baik di komisi dan atau paripurna," kata Nober.
"Sementara Stafsus Bupati Bidang Pendidikan yang ikut diundang atas permintaannya dalam rapat Interpelasi, namun dalam rapat interpelasi terkait mutasi guru dan kepala sekolah, Stafsus tidak diberikan waktu untuk menjelaskan karena anggota DPRD Samuel Matasak tidak menyetujui, karena lembaga DPRD bukan tempatnya memberikan penjelasan, seharusnya dia sampaikan ke Bupati sebagai Stafsus," ungkap Samuel.
Tokoh muda Toraja Utara Anto Palimbong di sela-sela demo mengatakan, apa yang dituntut oleh AMPTU kepada lembaga DPRD itu salah sasaran, harusnya mereka demo dan pertanyakan ke pihak Bupati, bukan ke DPRD. "Peserta demo juga terindikasi banyak ASN, TKD dan Kepala lembang," kata Anto.
Pantauan media ini sebelum massa AMPTU bergerak menuju DPRD, mereka dikumpul di lapangan Bakti Rantepao, dan beberapa ASN, Camat, Kepala Lembang, Stafsus, dan tenaga TKD. Massa yang hadir perkecamatan dikoordinir oleh oknum tertentu, ada yang bagi spanduk dan yang absen siapa saja yang hadir.
Demo itu terkesan ditunggangi oleh kepentingan. Bahkan salah seorang pendemo keceplos kepada wartawan, kami disuruh ikut saja ke Rantepao dan tidak tahu kalau ikut demo. (pria-ainul)
