SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah mengajak seluruh stakeholder untuk membahas tuntas mengenai rencana pembangunan transportasi kereta api di Provinsi Sulsel.
Menurut Nurdin Abdullah, dengan adanya sistem transportasi massa jenis kereta api maka akan mempermudah semua bagi masyarakat Sulsel yang memiliki aktivitas antar daerah.
"Kita boleh tinggal di Barru tapi kita kerja di Makassar. Kita boleh tinggal di Bulukumba tapi kerja di Makassar, kita tinggal Bantaeng apalagi Jeneponto tapi kita kerja di Makassar," jelas Nurdin Abdullah dalam sambutannya saat membuka Workshop pembangunan kereta api Urban Makassar dan regional Sulsel, di ruang pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (16/04/2019).
Dengan demikian, ke depan aktivitas masyarakat Sulsel sangat mudah untuk dilakukan dan ada percepatan yang sangat kuat hingga kecepatan 250 kilometer perjam.
"Saya berharap ini bisa wujudkan desain dalam waktu cepat, untuk pembiayaan cukup besar juga, tinggal kita mau menggunakan teknologi yang mana untuk Sulsel," ungkap Nurdin Abdullah.
Pembangunan rel kereta api sepanjang 4.700 kilometer itu, bukan barang langkah untuk masyarakat Indonesia, tapi kita di Sulsel akan memulai untuk menggunakan alat transportasi tersebut.
"Saya kira kita sudah punya pengalaman rel kereta api di Makassar-Parepare. Insya Allah tahun 2020 kita akan menikmati pembangunan rel kereta api dengan standar gep," tambahnya.
Olehnya itu Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas rencana pembangunan sarana transportasi umum untuk masyarakat Sulsel. Terkhusus untuk kementerian perhubungan atas bantuan untuk Sulsel.
"Terimakasih kepada Menteri Perhubungan dan semuanya sudah merencanakan semuanya. Tapi kita berharap semua desainnya bisa selesai dalam waktu cepat," pungkasnya.
Untuk diketahui, pada acara Workshop pembangunan kereta api Urban Makassar dan regional Sulsel ini, hadir dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Sulsel serta seluruh pihak terkait. (*)
