SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, membuka kegiatan Pelatihan Partisipasi Mitra Dalam Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Kamis (11/04/2019), bertempat di Aula Lapas Kelas I Makassar.
Pelatihan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan diketahui Pelatihan Partisipasi Mitra Dalam Pemenuhan Hak Anak ini telah sukses dilaksanakan di lima wilayah yakni, Bandung, Bengkulu, Blitar, Jakarta, dan Palembang.
Sebelum memulai kegiatan Edi Edward melaporkan pelatihan ini diselenggarakan oleh Ditjen Pas dan dilaksanakan didua tempat sekaligus yakni di Makassar dan Nusa Tenggara Timur. Ia juga mengatakan pelatihan tersebut di dukung oleh dua Direktorat yakni, Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, dan Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama.
Edi juga menyebutkan terkait pembinaan dan pendidikan anak khususnya di LPKA, Indonesia telah jauh lebih maju dibanding Malaysia, Filipina, dan Bangladesh. "Terkait pelatihan ini, perlu diketahui bahwa pendidikan dan pembinaan Anak khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sudah jauh lebih maju dari Malaysia, Filipina, Bangladesh dan lain-lain, sehingga ketika ada konvensi nasional Indonesia selalu memaparkan materi tentang proses pembinaan anak, karena Indonesia salah satu negara yang berhasil menerapkan Restorative Justice di LPKA," jelas Edy.
Selain itu, Kepala Lapas Kelas I Makassar, Budi Sarwono mewakili Kakanwil Kemenkumham Sulsel menyampaikan rasa terima kasih terhadap peserta dan mitra yang telah bekerja sama menyelenggarakan kegiatan tersebut. "Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi peserta dan mitra yang bekerja sama. Tentunya kegiatan ini sejalan dengan upaya Ditjen pas untuk melakukan penguatan terhadap LPKA agar lebih ramah anak," ujarnya.
"Pemberian akses dan adanya kordinasi dengan berbagai mitra, baik pemerintah dan non pemerintah, serta peran masyarakat luas dalam pendidikan anak menjadi lebih optimal, dalam hal pemenuhan hak anak, seperti hak identitas, hak kesehatan, dan hak pendidikan, kita sangat memerlukan dukungan dan bantuan dari stakeholder dari dinas pendidikan, kesehatan, dan kependudukan sehingga kita perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik, sehingga walaupun berganti pimpinan kita tetap memiliki hubungan yang baik," tutup Budi sekaligus membuka kegiatan ini.
Pelatihan Partisipasi Mitra pada Pemenuhan Hak Anak dilanjutkan dengan pemaparan materi dari mitra dan stakeholder yang terkait dalam pembinaan anak diantaranya, pemaparan materi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan Dinas Kesehatan, serta dilanjutkan sesi diskusi dan pemaparan materi kemitraan LPKA oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Hadir dalam kegiatan ini, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Makassar, dan Bapas Kelas II Palopo, serta petugas Lapas Kelas II A Maros, dan LPKA Kelas II Parepare. (ht)
