SOROTMAKASSAR - MAKASSAR.
Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Noorhaq Alamsyah membeberkan sejumlah program yang diselenggarakan dalam Tahun Anggaran 2023.
Selaku penyelenggara jalan dan jembatan lingkup Kota Makassar, Kabid lingkup PU Kota Makassar itu mengemukakan programnya sebagai indikator penyelenggaraan rencana kerja per tahun dan rencana strategis per lima tahun.
Di depan sejumlah awak media di salah satu Warkop di bilangan Maccini Kidul, Kota Makassar, Senin (02/10/2023), pria yang akrab disapa Dony itu mengatakan, penyelenggaraan jalan dan jembatan tersebut terdapat beberapa sub kegiatan.
Sub kegiatan mencakup penyusunan strategi kebijakan dan rencana teknis penyelenggara bidang jalan, pembangunan jalan kota, rehabilitasi jalan, pembangunan jembatan, survei kondisi jalan, dan pemeliharaan rutin jalan.
"Pekerjaan fisik pun diplot ke sub kegiatan pembangunan jalan kota, rehabilitasi jalan, dan pemeliharaan rutin jalan," ucapnya.
Sementara skema penganggarannya, terdapat belanja modal dan swakelola. Menurut Dony, belanja modal mencakup pembangunan jalan kota dan rehabilitasi jalan, sedangkan swakelola ditangani Satgas pemeliharaan rutin jalan.
"Bidang Jalan dan Jembatan tahun ini mengintervensi sekira 517 ruas jalan untuk belanja modal dan hibah," katanya.
Dony kemudian merinci bahwa lima ruas jalan menyerap dana hibah, sedangkan belanja modal mencakup 512 ruas.
Pembangunan jalan tersebut terbagi atas beberapa kompartemen atau bagian terpisah, yaitu jalan lingkungan, lorong wisata (longwis), pembangunan jalan beton, rehabilitasi aspal, dan hibah terhadap instansi atau lembaga di luar Pemerintah Kota Makassar.
Lanjut Pria berkacamata itu, longwis merupakan program strategis sehingga mendapat pengamanan dan pengawalan dari Kejari Makassar sesuai dengan amanat pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH) yang mengutamakan program tersebut.
"Jadi, ada beberapa program strategis. Sementara bidang jalan antara lain bundaran BTP, koridor jalan, Smart Pannyingkulu dan longwis," bebernya.
Hanya saja Dony mengungkapkan, bundaran BTP belum bisa dilaksanakan saat ini karena merupakan kewenangan jalan selain jalan kota.
"Di wilayah perintis kemerdekaan sana, terdapat jalan nasional dan jalan provinsi, itu butuh izin," jelasnya.
Begitu pun halnya dengan koridor jalan, tetap sama. Namun, ada keterlambatan terkait pemindahan utilitas dari PLN yang butuh anggaran besar, sama juga ada kewenangan jalan nasional dan provinsi.
Selanjutnya, juga terkait pemindahan kabel FO alias Fiber Optik. Jaringan FO sudah tidak boleh lagi ada kabel melayang di udara, yang menandakan Makassar ini sebagai kota dunia dan koridor hijau yang memberi kenyamanan bagi pengguna.
"Program longwis sementara on progress sekira 70 hingga 80 persen, kita berharap di akhir November sudah selesai semua," tandas Dony. (Hdr)
