SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto menunjuk 16 orang pelaksana tugas dan pelaksana harian kepala dinas dan badan pada hari pertama bertugas di Balai Kota, Senin, (1/3/2021).
Tak ingin membuang waktu, saat mengumpulkan seluruh pimpinan OPD di Kantor Balai Kota, Danny beralasan beralasan, perombakan 16 pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt) semata-mata untuk mempercepat pelaksanaan program kerja.
“Guna mempercepat kerja-kerja pemerintahan, perlu segera dilakukan pengisian kekosongan jabatan. Tidak ada dendam politik, yang ada di sini kerja dan kerja. Kalaupun ada pergantian itu hal yang wajar, bukan karena dendam, namun ada konsekuensi moral dan akhlak,” katanya.
Dikatakan, penguatan pengarahan melalui rapat ini tertuang pada visi misi Danny-Fatma. “Semua yang kami bahas ini, ada pada visi-misi kita. Jadi, yang tidak ingin ikut visi-misi pasti tidak akan ada disini lagi,” tegas Danny.
Hal ini, walikota berlatar belakang arsitektur itu mengakui, kebijakan yang dilakukan bukan sebagai aksi balas dendam, tetapi penegakan konsekuensi moral.
“Saya telah keliling Kota Makassar, menemukan keluhan-keluhan masyarakat atas beberapa fasilitas yang dimatikan. Home care dihilangkan tanpa sebab dan penjelasan. Semua ini akan dikembalikan karena dibutuhkan oleh masyarakat,” terangnya.
Selain itu, imbuhnya, akan ada program Makassar Recovery guna menanggulangi pandemi COVID-19.
Sebaliknya, ada pula proyek yang akan dihentikan, seperti kelanjutan proyek pedesterian Jalan Tanjung Metro.
“Proyek ini kita tidak lanjutkan karena anggarannya akan digunakan untuk penanganan Covid-19 yang selama ini jauh dari maksimal,” tegas Danny Pomanto.
"Saya dan Ibu Fatma akan bekerja secara transparan. Kami tidak akan atur-atur proyek, tidak akan perintahkan kasih setoran sebagaimana yang saya lakukan di periode sebelumnya," tambah Danny yang sebelumnya menjabat Wali Kota Makassar periode 2014-2019.
Orang-orang yang baru menjadi pelaksana tugas ini bukan karena setoran. Juga bukan karena orang-orang atau pendukungnya (saat Pilwalkot). Tapi orang-orang yang ditunjuk karena memenuhi kriteria.
Ke-16 pelaksana tugas itu masing-masing di dinas, badan dan camat yakni Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Tata Ruang dan Bangunan.
Kemudian kepala dan sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Sekretaris Dewan DPRD Kota Makassar, Kepala Kesbangpol, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Camat Ujung Pandang. (*)
