Paparan dari M. Husni yang menguliti realitas demografis, batas kultural, serta pelurusan sejarah agraria dan agama di Papua tersebut menjadi penutup babak pertama diskusi yang begitu padat akan data sektoral. Melalui empat penanggap awal—mulai dari bedah politik budaya oleh Yudhistira Sukatanya, analisis gerakan swadaya dan diksi lokal oleh Rusdin Tompo, kesaksian hegemoni kultural dari sudut pandang sineas oleh Luna Vidya, hingga koreksi faktual berbasis arkeologi M. Husni—forum berhasil memetakan betapa kompleksnya membaca Papua dari balik lensa sebuah film dokumenter.
Benang merah yang ditarik dari paruh pertama diskusi ini menegaskan bahwa eksploitasi alam di Papua tidak pernah berdiri sendiri; ia berkelindan dengan benturan kepemilikan tanah komunal, pergeseran simbol teologis menjadi plang kekuasaan, hingga kecemasan eksistensial generasi masa depan yang kehilangan "Mama" atau hutan mereka.
Memasuki paruh kedua diskusi, ruang dialektika di Baruga JIP CENTER justru semakin memanas. Sorotan tidak lagi sekadar tertuju pada isi film, melainkan mulai bergeser pada kritik terhadap model pembangunan sentralistik, otentisitas visual ritus adat, hingga gugatan terhadap objektivitas film itu sendiri yang dianggap condong satu arah (eka segi). Estafet pemikiran pun berlanjut saat fasilitator melemparkan ruang bicara kepada para penanggap berikutnya ini.
Pandangan kritis juga dilayangkan Jamal Andi (Kritik Model Pembangunan Sentralistik), Ketua Yayasan Sulapa Eppae. Dari sudut pandangnya, film ini menjadi potret nyata dari kegagalan model pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah. Ia menyoroti bagaimana modernisasi dan eksploitasi lahan di Papua ditinjau dari perspektif kekuasaan murni, di mana keputusan-keputusan besar diambil secara top-down demi kepentingan elit dan korporasi. Jamal Andi menyayangkan sikap otoritas yang kerap memaksakan proyek strategis tanpa mau mendengar, mempertimbangkan, apalagi melibatkan aspirasi dan suara murni dari masyarakat lokal. Alhasil, pembangunan yang digaungkan bukan membawa kesejahteraan, melainkan justru meminggirkan masyarakat adat dari tanah leluhurnya sendiri.
Perspektif akademis dan seni pertunjukan kemudian dihadirkan Dr. Nurlina Syahrir, M.Hum., (Menakar Otentisitas Estetika Budaya dan Simbol Ritual). Sebagai seorang koreografer dan akademisi dari Universitas Negeri Makassar (UNM)—yang kerap disapa hangat oleh rekan-rekan sejawatnya sebagai calon profesor—Nurlina memberikan catatan kritis yang tajam mengenai struktur dramaturgi dan visualisasi ritual dalam film tersebut. Ia mempertanyakan logika penataan adegan sejak awal film, khususnya mengenai kemunculan metafora "Pesta Babi". Menurutnya, hubungan kausalitas atau benang merah antara selebrasi Pesta Babi dengan gambaran utuh rekonstruksi film sejak menit-menit awal terasa kurang solid dan membingungkan bagi penonton yang ingin membedah maknanya secara mendalam.
Sebagai seorang penata tari dan ahli seni yang akrab dengan estetika pertunjukan tradisi, Nurlina juga menyoroti hambar atau sepinya representasi kultural di dalam tayangan tersebut. Ia menilai bahwa atmosfer sebuah pesta adat yang sakral, berikut dengan kehadiran simbol-simbol keagamaan serta simbol adat yang semestinya kuat dan adiluhung, justru tidak kelihatan dan gagal terejawantah dengan baik di dalam film. Alhasil, bagi Nurlina, film ini kehilangan peluang emas untuk memperlihatkan kedalaman spiritualitas dan kekayaan estetika masyarakat Papua yang sebenarnya sangat terikat erat dengan simbol-simbol ritus mereka.
Pandangan dari sudut pandang kearifan lokal Sulawesi Selatan kemudian dihadirkan Andi Asruddin Patunru (Refleksi Komparatif: Kearifan Kajang dan Estetika Bahasa dalam Layar) budayawan asal Bulukumba yang akrab disapa Kak Aso. Ia menarik benang merah sosiologis dan ekologis dengan membandingkan situasi di dalam film tersebut dengan kehidupan masyarakat adat Ammatoa di Kajang, Bulukumba. Kak Aso memberikan komparasi mendalam mengenai bagaimana kawasan hutan di Kajang hingga kini tetap terjaga dengan sangat lestari berkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat yang ketat. Di Kajang, nilai-nilai komunal dan sifat gotong royong terbukti masih hidup subur dan terjaga dengan sangat murni dalam kehidupan sehari-hari—mulai dari menjaga hutan keramat, ritual adat, hingga aktivitas pertanian kolektif.
Berangkat dari refleksi budaya yang kuat tersebut, Kak Aso melayangkan kritik kritis terhadap film yang baru saja disaksikan. Menurutnya, ada kesan eksploitasi yang tertangkap jelas dari layar. Alih-alih menyajikan realitas antropologis yang jujur tentang bagaimana masyarakat adat berinteraksi dengan alamnya, ia merasa isi dan adegan di dalam film tersebut terasa sangat disetting (direkayasa) serta kehilangan sisi naturalnya demi mengejar efek dramatis atau kepentingan sinematik tertentu.
Kendati melayangkan kritik tajam terhadap keaslian dramatisasinya, Kak Aso tetap memberikan apresiasi pada aspek penulisan dialog. Bagi dia, satu hal menonjol yang muncul dan digarap dengan sangat bagus dalam film ini adalah kualitas kebahasaannya; diksi-diksi yang dipilih terasa puitis sekaligus kuat dalam menyuarakan jeritan hati masyarakat adat.
Sesi diskusi semakin tajam ketika Andi Mahrus—yang akrab disapa Mahrus Andis—angkat bicara (Gugatan Sastra dan Kritik "Eka Segi" atas Layar Dokumenter). Mengawali tanggapannya, ia membagikan refleksi personal yang cukup provokatif tentang masa lalunya di dunia birokrasi. "Saya ini pernah menjadi seorang pejabat, sekaligus menjadi pemberontak kepada pimpinan saya. Dan cara berontak saya unik, saya tidak turun ke jalan, melainkan lewat puisi," kenangnya, menunjukkan bagaimana sastra bisa menjadi senjata kritik yang elegan.
Berangkat dari pengalamannya sebagai mantan birokrat, Mahrus mencoba melihat persoalan dari sudut pandang pembuat kebijakan. Ia menilai, pemerintah mungkin saja memiliki niat baik agar masyarakat Papua bisa keluar dari ketertinggalan dan menikmati pembangunan yang merata, agar mereka tidak terus terkurung seperti dalam tempurung.
Sebagai seorang kritikus, Mahrus secara blak-blakan mengaku sama sekali tidak tertarik dengan film dokumenter ini. Ia menilai karya ini bersifat eka segi—hanya menyajikan satu perspektif tunggal yang timpang tanpa memberikan ruang bagi narasi perimbang. Ia mencontohkan narasi miring dalam film yang kerap mempersoalkan keterlibatan militer dalam pembangunan di sana. Dengan nada retoris, ia menggugat: "Kalau dikatakan pembangunan di sana selalu melibatkan TNI, pertanyaannya, siapa lagi yang mau dan berani masuk ke medan sesulit itu selain TNI?"
Bagi Mahrus, film dokumenter ini sebenarnya biasa saja dan tidak memiliki bobot yang istimewa secara sinematik maupun jurnalisme investigatif. Sambil melempar pemantik spekulatif di akhir tanggapannya, ia berseloroh bahwa film ini baru akan menjadi sesuatu yang besar dan menggemparkan, justru setelah ada seorang Jenderal yang muncul di televisi dan membongkar dari mana sebenarnya sumber pendanaan di balik produksi film tersebut.
Sudut pandang kritis dari lensa akademisi sekaligus praktisi media Dr. Ir. M. Zainal Altim, M.T. Tokoh yang akrab disapa dengan julukan "Pentahelix" ini langsung memberikan penilaian yang cukup menghentak terhadap keberadaan film tersebut. Sebagai seorang redaktur media online yang terbiasa membaca arah narasi publik, Zainal secara blak-blakan menyebut bahwa film dokumenter ini sarat akan muatan provokasi yang membutuhkan penalaran dan kedewasaan dalam menyikapinya. Menurutnya, alih-alih menjembatani dialog yang sehat, narasi tunggal yang dihadirkan di dalam layar justru berpotensi memicu reaksi defensif dan memancing perspektif radikal jika tidak disikapi dalam bentuk pola berpikir yang dewasa. Alih-alih meredam konflik agraria, bias informasi ini dikhawatirkan dapat memicu aneka ragam perspektif yang semuanya berujung pada ketidaknyamanan untuk Tanah Papua, terlebih jika tidak adanya ruang temu antara hak-hak masyarakat adat dan kepentingan negara.
Diskusi yang berlangsung hangat sejak siang akhirnya mencapai puncaknya menjelang senja. Sebagai pemandu sekaligus penutup rangkaian dialektika hari itu, Dr. H. Ajiep Padindang, SE., MM memberikan catatan pamungkas yang mendalam sekaligus reflektif. Sebagai Pembina Lapakkss dan Yayasan Sulapa Eppae (YSE), Ajiep mengajak seluruh peserta diskusi untuk kembali menjernihkan cara pandang mereka dalam melihat subjek utama di dalam film, yaitu masyarakat adat.
Dengan nada retoris yang menggugah, ia melemparkan pertanyaan mendasar: "Masyarakat adat yang mana yang sedang kita bicarakan hari ini?" Pertanyaan ini krusial karena menurut pengamatannya, realitas sosiologis hari ini menunjukkan bahwa di beberapa belahan wilayah, tatanan masyarakat adat sebenarnya sudah rusak dan tergerus oleh arus modernisasi serta pragmatisme ekonomi. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi meromantisasi masyarakat adat seolah-olah mereka masih sepenuhnya murni dan kedap dari perubahan zaman.
Kendati demikian, Ajiep menegaskan sebuah prinsip pembangunan yang tidak boleh ditawar: masyarakat—dalam kondisi apa pun—tetaplah subjek utama yang harus dibangun dan disejahterakan. Negara tidak boleh absen dalam memanusiakan mereka. Namun, ia juga tidak menutup mata terhadap rapor merah pemerintah. Ajiep mengkritik keras bahwa salah satu kelemahan terbesar Indonesia dalam mengelola dinamika sosial dan konflik agraria di daerah-daerah perbatasan seperti Papua adalah pendekatannya yang cenderung represif. Pola-pola keamanan yang mengedepankan tekanan fisik dan pembungkaman suara kritis dinilai justru memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.
Menutup jalannya diskusi seiring matahari yang terbenam di ufuk barat, Ajiep mengingatkan bahwa film dokumenter ini harus dijadikan cermin retret bagi semua pihak—baik kritikus, akademisi, budayawan, maupun pemerintah—untuk merumuskan kembali formula pembangunan yang memanusiakan manusia, tanpa harus mencederai akar kebudayaan Nusantara.(Laporan Rachim Kallo) - Habis
