SOROTMAKASSAR -- Gowa.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gowa menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Atas Perpres tersebut dilahirkan Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2018.

SOROTMAKASSAR -- Jakarta.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gowa, Priska Paramita Adnan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tahun 2019 di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (26/02/2019).

SOROTMAKASSAR -- Maros. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menggelar pertemuan dengan sekitar 60 orang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang setiap hari berjualan di kawasan Pantai Tak Berombak (PTB) Maros.

* Oleh : Rachim Kallo (Bagian I)

Seperti kita ketahui bahwa Taman Budaya (TB) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan atau pengolahan seni budaya, laboratorium dan eksperimentasi seni budaya maupun memfasilitasi kegiatan seni budaya.

SOROTMAKASSAR -- Maros. Anggota Unit Jatanras Polres Maros yang dipimpin langsung Kanit Jatanras Polres Maros, Aiptu Jusman Mattu telah mengamankan tiga lelaki tersangka pelaku pemerkosaan terhadap diri seorang wanita yang masih dibawah umur.

SOROTMAKASSAR -- Takalar

Melestarikan dan menjaga naskah Tulkiyamat atau yang dikenal dengan nama Kitta' Tulkiyamat sebagai nilai religius dalam tradisi masyarakat, salah seorang dosen Unversitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, DR.Hj. Nur Setiawati, SAg, MAg, melaksanakan kegiatan dialog dan pelatihan pembacaan naskah Tulkiyamat pada masyarakat Desa Sanrobone, Kabupaten Takalar, sebagai bentuk pengabdian.

SOROTMAKASSAR -- Sinjai. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan A. Sudirman Sulaiman meresmikan secara simbolis dua paket proyek pembangunan di Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran 2018, Rabu (27/02/2019).

SOROTMAKASSAR -- Tana Toraja. Tokoh dan anggota masyarakat Lembang Salu, Kecamatan Sopai, mendatangi Kejaksaan Negeri Makale untuk melaporkan beberapa pekerjaan proyek pembangunan 2018 yang dibiayai Anggaran Dana Desa (ADD) karena diduga tidak sesuai dengan perencanaan awal, dan terindikasi terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran sebab volume kegiatan yang disepakati bersama tidak sesuai.