SOROTMAKASSAR - Makassar, Di bawah langit siang itu mulai cerah yang sebelumnya diguyur hujan di Taman Segitiga Kompleks Perumahan Dosen UNM, gema aspirasi menderu di antara rimbun pepohonan di tepi lapangan yang berbalut tenda pada Rabu sore, 11 Februari 2026. H. Irwan sorotmJafar, SE, seorang penyambung lidah rakyat dari Komisi A Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Makassar, hadir berdiri di tengah kerumunan sekitar 150 jiwa yang membawa harapan-harapan sederhana namun mendesak.
Pertemuan itu bukan sekadar seremoni Reses Kedua Masa Sidang Kedua Tahun 2025-2026, melainkan sebuah ruang sakral di mana keluh kesah warga Jalan Pendidikan beradu dengan janji pengabdian. Di dampingi oleh Sekretaris Kelurahan Tidung, Idris, S.Sos, serta tokoh masyarakat H. Burhamzah, suasana khidmat menyelimuti dialog yang dipandu oleh Basri, atau yang akrab disapa Ombas, saat satu demi satu tabir persoalan wilayah mulai tersingkap.
Idris, S.Sos (Sekretaris Kelurahan Tidung), mengawali pertemuan dengan pesan yang menggugah, mengingatkan warga bahwa momen ini adalah jembatan emas untuk menyuarakan luka-luka infrastruktur dan pelayanan yang selama ini terpendam.
Menanggapi hal tersebut, Irwan Djafar membuka cakrawala diskusi dengan menyoroti mendungnya potret kesehatan di Kota Daeng. Ada kecemasan yang nyata dalam suaranya saat memaparkan dampak SK Menteri Sosial RI Nomor 03/HUK/2026 yang menonaktifkan kepesertaan BPJS bagi puluhan ribu warga akibat pemutakhiran data nasional. Sebanyak 38.760 warga Makassar kini berdiri di ambang ketidakpastian jaminan kesehatan, dan di hadapan warga Tidung, Irwan menegaskan perannya sebagai pelindung administratif, meminta mereka aktif memeriksa status KIS di puskesmas agar bantuan bisa segera diupayakan sebelum sakit menyapa.
Namun, narasi perjuangan Irwan tidak berhenti di meja birokrasi kesehatan. Ia membawa gagasan tentang pembebasan beban hidup melalui retribusi sampah. Baginya, adalah sebuah ketidakadilan jika rumah tangga kecil harus memikul beban iuran yang sama beratnya dengan denyut nadi bisnis raksasa seperti hotel dan mal. Irwan berikrar untuk memperjuangkan pembebasan iuran sampah bagi masyarakat umum, sebuah langkah kecil yang ia harap mampu memberikan napas lega bagi ekonomi keluarga.
Di sela-sela itu, ia pun menangkap kegelisahan warga tentang Jalan Raya Pendidikan yang telah lama kerontang dari sentuhan perbaikan, juga drainase yang tersumbat dan lampu-lampu jalan yang membiarkan malam menjadi kelam. Dengan nada optimis, ia menjanjikan bahwa tahun 2026 akan menjadi fajar baru bagi perbaikan infrastruktur di wilayah tersebut.
Di pengujung acara, saat memasuku waktu Ashar, sebuah realitas pahit tentang Dana Kelurahan (Dakel) mengemuka dalam perbincangan dengan awak media. Irwan menyayangkan betapa serapan anggaran tahun 2025 bak air yang terhenti di saluran yang tersumbat, hanya karena minimnya sumber daya manusia yang tersertifikasi untuk mengelolanya. Dampaknya terasa nyata, anggaran tahun 2026 menyusut drastis menjadi hanya 300 juta rupiah per kelurahan.
Namun, di balik kekecewaan itu, Irwan menutup pertemuan dengan sebuah komitmen kuat untuk mendorong Pemerintah Kota Makassar segera mempercepat ketersediaan tenaga ahli di tingkat kelurahan. Baginya, pembangunan bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan tentang kesiapan tangan-tangan yang mengelolanya agar kesejahteraan tak lagi sekadar menjadi mimpi di siang bolong bagi masyarakat Kelurahan Tidung. (Laporan Alpian Abdullah/Raka)
