SOROTMAKASSAR -- Luwu Utara.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara (Lutra), tetap menggelar sidang paripurna LKPJ Bupati Tahun 2019 di tengah wabah virus Corona, Rabu (22/4/2020).
Namun untuk mencegah penyebaran Corona, Sekretariat DPRD memberlakukan protokol kesehatan bagi setiap tamu yang masuk ruangan sidang.
Selain itu, sebelum ruangan sidang paripurna digunakan, dilakukan penyemprotan di seluruh sisi bangunan, termasuk kursi dan meja yang digunakan anggota DPRD Lutra, tamu yang hadir pun wajib menggunakan masker dan dicek suhu tubuh.
Wakil Bupati Lutra, Muh Thahar Rum menerima rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati terhadap APBD tahun 2019 di hadapan anggota DPRD dan para pimpinan DPRD Lutra serta segenap OPD.
Wakil Bupati Lutra Muh Thahar Rum mengapresiasi dukungan anggota DPRD terhadap jalannya pelaksanaan program Bupati dan Wakil Bupati Lutra.
Thahar panggilan akrabnya Wakil Bupati Lutra, juga mengajak DPRD untuk terus memberikan masukan agar program-program Pemerintah dapat dirasakan masyarakat.
"Di 19 rekomendasi DPRD ke Pemerintah, sudi kiranya diperioritaskan tenaga medis yang profesional di setiap layanan kesehatan agar dalam menjalankan tugasnya, tidak terjadi kesalahan-kesalahan diagnosa atau malpraktek, juga perlunya melanjutkan dan mempertahankan Program Sarjana Mengajar, melanjutkan program Distribusi Guru Proporsional (DGP) untuk perwujudan perbaikan layanan pendidikan, mengedepankan koordinasi lintas OPD dalam kaitannya dengan sinkronisasi program dan kegiatan, termasuk sinkronisasi validasi data yang aktual dan valid," demikian dibacakan wakil ketua Pansus Haeruddin Yusuf dari fraksi NasDem.
Dalam laporannya, Haeruddin Yusuf mengakomodir kembali kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI)- APBD BPJS Kesehatan yang jumlahnya 18.943 jiwa yang telah dinonaktifkan atau cut off, terhitung tanggal 2 Februari 2020.
"Bukankah kepesertaan BPJS Kesehatan merupakan komitmen Pemerintah Daerah Lutra dengan BPJS Kesehatan melalui penandatanganan nota kesepahaman (Mou) (dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) tahun 2019," ujarnya.
Dia juga menyebutkan, perlunya penempatan ASN sesuai jenjang karier dan kepangkatan serta kompetensi, agar profesionalitas kinerja birokrasi pemerintah dapat terwujud.
Sebelum ditutup anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Riswan Bibbi melakukan interupsi berharap ke Pemda Lutra untuk anggaran penanggulangan penanganan Covid-19 yang puluhan milyar itu, supaya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Hadir dalam sidang paripurna Ketua DPRD Drs Basir, Wakil Ketua I Awaluddin, Wakil Ketua II Karimuddin, Wakil Bupati Muh Thahar dan Sekwan DPRD H. Aspar serta segenap anggota DPRD lainnya. (yustus)
