SOROTMAKASSAR.COM - Sorot Makassar

Komisi D DPRD Sulsel Tinjau Progres Pembangunan Makassar New Port

SOROTMAKASSAR -- Makassar.

Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sulsel, melakukan kunjungan kerja meninjau progres pembangunan Pelabuhan Makassar New Port (MNP) Jl. Abdullah Raya, Kaluku Bodoa, Kota Makassar, Selasa (10/11/2020). Mega proyek MNP merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian terkhususnya di Kawasan Timur Inonesia (KTI), di bangun dan di kelola PT Pelindo IV (Persero) Makassar.

Selengkapnya...

Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Agama Buddha di Masa Pandemi

Oleh : Miguel Dharmadjie, ST, CPS® (Penyuluh Agama Buddha Non PNS)

PEMBIMBING Masyarakat (Pembimas) Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Pandhit Amanvijaya, S.Ag, MM, M.Pd.B membuka secara resmi Workshop bertema "Peningkatan Kompetensi Guru Agama Buddha di Masa Pandemi" yang diadakan oleh lembaga Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha (MGMP PAB) Provinsi Sulsel di Orchid Function Room, Fave Hotel Losari, Makassar, Sabtu dan Minggu (07-08/11/2020).

Selengkapnya...

Penjelasan Gubernur atas Nota Keuangan dan Ranperda Provinsi Sulsel Tentang APBD TA 2021

SOROTMAKASSAR -- Makassar.

Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah menjelaskan secara umum APBD Tahun Anggaran 2021 secara struktur. Ranperda APBD mengalami perubahan mendasar, dari sebelumnya Belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, maka pada APBD TA.2021, Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Selengkapnya...

Perubahan RPJMD Provinsi Sulsel 2018-2023 Didasari Regulasi Nasional dan Pandemi Covid-19

SOROTMAKASSAR -- Makassar.

Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah menjelaskan bahwa Ranperda tentang Perubahan RPJMD Tahun 2018 - 2023 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, secara normatif didasari karena adanya perubahan regulasi secara nasional.