Oleh Dr. Muhammad Asdar (Analis Sosiologi Politik)
Setelah sinyal dari Presiden Prabowo Subianto di Palu bahwa Wapres baru akan segera disegerakan sepulang lawatan luar negeri, dinamika di Koalisi Merah Putih (KMP) mulai mengerucut.
Faktanya, kursi Wapres resmi kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti pada Kamis, 12 November 2026. Keputusan itu diumumkan di Istana Merdeka dan langsung diterima Presiden pada hari yang sama.
Satu kesepakatan mulai mengemuka: kursi Wapres tetap dari Gerindra. Bukan dari partai koalisi lain. Sinyal itu diperkuat pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut sosok yang tepat berasal dari Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo. PAN sendiri menegaskan tidak mengajukan kadernya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Jauh sebelumnya, AHY lebih dahulu menyatakan sikap bahwa partainya Demokrat tidak mengusulkan nama. PKS juga mengambil sikap sama, tidak mengusulkan kadernya dan menghormati kewenangan Presiden.
Kesepakatan itu dinilai logis secara data. Pada Pemilu 2024, Gerindra meraih 20.071.345 suara atau 13,22% suara sah nasional dan memperoleh 86 kursi DPR RI dari total 580 kursi, menempati posisi ketiga setelah PDIP 110 kursi dan Golkar 102 kursi. Gerindra adalah partai inti pemerintahan, partai presiden, dan penopang utama stabilitas koalisi. Menyerahkan kursi Wapres kepada Gerindra dianggap sebagai cara paling aman untuk menjaga soliditas dan mencegah tarik-menarik antar partai koalisi.
Di internal Gerindra, kini mengerucut pada dua nama: Sufmi Dasco Ahmad versus Ahmad Muzani. Dalam bursa 8 nama yang disebut Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia pada 14 November 2026, yakni Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan AHY, Gerindra menjadi partai dengan representasi paling menonjol dengan tiga nama. 0cea
Membaca Lewat Teori Elit: Pareto, Mosca, dan Michels
Dalam teori elit klasik, kekuasaan tidak pernah benar-benar tersebar. Vilfredo Pareto menyebut selalu ada sirkulasi elit, pergantian orang di puncak, tetapi struktur kekuasaan tetap dikuasai kelompok kecil. Gaetano Mosca menyebutnya kelas politik, kelompok minoritas yang terorganisir yang memerintah mayoritas yang tidak terorganisir.
Yang terjadi di Gerindra adalah contoh sirkulasi elit di dalam satu partai inti. Kursi Wapres tidak dibuka ke pasar bebas koalisi, tetapi dikunci di lingkaran dalam Gerindra.
Robert Michels menambahkan dengan Hukum Besi Oligarki: semakin besar organisasi, semakin kekuasaan mengerucut ke segelintir pimpinan. Karena itu, perebutan Dasco versus Muzani bukanlah perebutan terbuka, melainkan kompetisi di dalam oligarki internal yang sudah mapan.
Data kelembagaan memperkuat ini. Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur jika terjadi kekosongan Wapres, MPR paling lambat dalam 60 hari menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden. MPR sudah mengunci sidang pada Rabu, 2 Desember 2026, hanya 20 hari setelah Gibran mundur, jauh lebih cepat dari batas akhir 10 Januari 2027. Pasal 46 UU MD3 mengatur dua nama harus diserahkan paling lambat 14 hari sebelum sidang, atau 18 November 2026. Artinya, ruang kontestasi sangat sempit dan keputusan benar-benar berada di tangan elite puncak.
Sufmi Dasco Ahmad: Operator Politik dan Pemilik Modal Sosial
Dasco dikenal sebagai operator politik Prabowo. Ia menjabat Ketua Harian DPP Gerindra sejak 2020 hingga sekarang, dan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2024-2029. Ia juga pernah dipercaya menjadi Ketua Gugus Transisi Pemerintahan pasca kemenangan Prabowo-Gibran, yang bertugas merancang struktur kabinet dan komunikasi politik dengan partai pengusung.
Jika memakai teori Pierre Bourdieu, Dasco memiliki modal sosial dan modal politik yang besar. Modal sosialnya adalah jaringan lintas partai, lintas fraksi, dan lintas lembaga. Modal politiknya adalah kemampuan mengubah jaringan itu menjadi keputusan, menjadi dukungan suara, dan menjadi stabilitas.
Dalam perspektif sosiologi politik, Dasco mewakili tipe pemimpin teknokratis-politik: tidak selalu tampil di depan, tetapi efektif menjaga mesin politik tetap bekerja.
Jika Dasco yang dipilih, sinyalnya jelas: Prabowo membutuhkan Wapres yang bisa menjadi eksekutor, penjaga koalisi, dan pengaman stabilitas pemerintahan di sisa dua tahun. Ini sejalan dengan teori Max Weber tentang legitimasi rasional-legal, di mana kekuasaan dipertahankan bukan karena karisma semata, tetapi karena kemampuan mengelola prosedur, institusi, dan birokrasi secara efektif.
Ahmad Muzani: Penjaga Ideologi, Hegemoni, dan Legitimasi Simbolik
Muzani dikenal sebagai sosok yang dekat secara ideologis dan historis dengan Prabowo. Ia menjabat Sekjen Gerindra sejak 2008, dan dilantik sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029 pada 3 Oktober 2024. Sebelumnya ia adalah Wakil Ketua MPR 2018-2019 dan 2019-2024, serta Ketua Fraksi Gerindra di DPR 2012-2024.
Data ini penting karena Muzani kini berada di posisi unik: sebagai Ketua MPR, ia yang memimpin lembaga yang akan memilih Wapres. Pada 13 November 2026, ia mengumumkan jadwal sidang 2 Desember dan mengirim surat ke Presiden untuk meminta dua nama calon. Ia sendiri memilih menahan diri dan menolak berkomentar soal bursa cawapres demi menjaga netralitas lembaga. 0835955a
Jika memakai teori Antonio Gramsci tentang hegemoni, Muzani berperan sebagai penjaga konsensus ideologis. Hegemoni tidak dipertahankan hanya lewat paksaan, tetapi lewat kepemimpinan moral dan intelektual, lewat narasi, simbol, dan bahasa politik yang membuat kekuasaan terasa wajar dan diterima.
Muzani mewakili tipe pemimpin simbolik-komunikatif: mampu menjadi jembatan antara presiden, partai, dan publik.
Jika Muzani yang dipilih, sinyalnya adalah konsolidasi ideologis dan penguatan marwah partai di dalam pemerintahan. Dalam bahasa Weber, ini adalah penguatan legitimasi tradisional dan karismatik, di mana kedekatan historis dengan Prabowo menjadi sumber otoritas.
Dasco atau Muzani, Ujiannya Sama: Fungsi Sistem Politik
David Easton dalam teori sistem politik menjelaskan bahwa sistem politik harus mampu mengubah input (tuntutan dan dukungan publik) menjadi output (keputusan dan kebijakan) agar tetap bertahan. Jika input menumpuk tanpa output yang jelas, sistem akan mengalami stres dan kehilangan legitimasi.
Wapres baru, siapa pun dia, harus menjadi katup pengaman sistem itu. Terlepas dari siapa yang dipilih, tantangannya sama. Wapres baru tidak boleh hanya menjadi pelengkap.
Dalam konteks cegah lame duck, Wapres baru harus mampu menjalankan tiga fungsi sekaligus:
- Menjaga stabilitas elite agar koalisi tidak pecah
- Menjadi penyeimbang presiden dalam pengambilan keputusan
- Menjaga kepercayaan publik bahwa pemerintahan tetap bekerja, bukan sekadar bertahan
Jika Wapres baru hanya menjadi simbol pergantian, tanpa kewenangan dan peran nyata, maka pergantian itu tidak akan mengubah apa-apa. Stabilitas hanya akan menjadi ketenangan semu.
Sebaliknya, jika Wapres baru diberi peran yang jelas, pergantian ini bisa menjadi momentum untuk mengembalikan ketertiban dan kepastian politik, seperti yang disinggung Prabowo di Palu pada 14 November 2026: Dari Manila saya ke Tiongkok, Shenzhen, dari situ kembali harus mencari pengganti wakil presiden. Harus dapat bisikan dari Yang di Atas, Yang Maha Kuasa.
Pada akhirnya, bukan soal Dasco atau Muzani. Persoalannya adalah apakah pergantian Wapres ini mampu menjawab tantangan terbesar pemerintahan: menjaga keseimbangan antara ketegasan pemerintah dan keterbukaan ruang publik.
Dalam bahasa Gramsci, ini adalah ujian hegemoni. Dalam bahasa Weber, ini adalah ujian legitimasi. Dalam bahasa Bourdieu, ini adalah ujian siapa yang modal politiknya cukup untuk menjaga sistem tetap bekerja. (*)
