Oleh Dr. Muhammad Asdar (Analis Sosiologi Politik)
Sebelum bertolak ke Manila (Filipina) dan Shenzhen (Tiongkok), Presiden Prabowo Subianto membuka Tanwir & Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026). Sejumlah tokoh, pimpinan Muhammadiyah, Kabinet Merah Putih, dan pimpinan pejabat daerah hadir.
Presiden Prabowo berpesan untuk “kembali ke jalan yang benar”. Sebuah peringatan agar pejabat tidak main-main atau tidak menyimpang.
Pernyataan presiden ini pun mewakili dinamika politik tanah air akhir-akhir ini, termasuk pasca penyadapan yang dilakukan oleh LSP dan sejumlah jenderal di Mabes Polri.
“Sepulang dari lawatan saya dari luar negeri akan disegerakan Wapres baru pengganti Gibran,” pungkasnya.
Dua pesan di atas dibaca sebagai upaya menenangkan pasar, birokrasi, dan publik bahwa pemerintahan tidak goyah, program tetap jalan, dan tidak ada kekosongan kekuasaan.
Hal itu menjadi antitesa dari gejala lame duck dan memastikan stabilitas pemerintahan dan politik kembali berjalan normal.
Stabilitas menjadi narasi utama yang mengemuka dalam membaca arah sisa dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Narasi tersebut dibedah melalui perspektif sosiologi politik sebagai strategi konsolidasi elite untuk mengamankan kinerja pemerintahan dan mencegah gejala _lame duck_.
Apa Itu Lame Duck?
Lame duck merujuk pada kondisi ketika pemerintahan menjelang akhir masa jabatan dinilai mulai kehilangan pengaruh politik, sehingga efektivitas kebijakan berpotensi melemah.
Konsep lame duck mengemuka dalam politik modern, salah satunya melalui kajian Richard Neustadt dalam Presidential Power. Neustadt menekankan bahwa kekuatan presiden sangat bergantung pada reputasi dan kemampuan negosiasi, dan keduanya cenderung melemah di akhir masa jabatan.
Dalam analisis tersebut, stabilitas dinilai memberikan kepastian bagi pasar dan birokrasi. Kepastian politik dianggap penting agar program pembangunan berjalan dan aparatur negara bekerja tanpa dihantui ketidakpastian.
Stabilitas Menurut Fukuyama
Persoalan stabilitas ini juga dapat dibaca melalui kerangka Francis Fukuyama. Dalam Trust dan Political Order and Political Decay, Fukuyama menekankan bahwa stabilitas tidak lahir dari penekanan perbedaan, melainkan dari keseimbangan antara negara yang kuat, hukum yang membatasi kekuasaan, dan akuntabilitas demokratis.
Stabilitas yang sehat, menurut Fukuyama, bertumpu pada kepercayaan (trust) antara warga dan negara. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi akan lebih mudah bekerja sama dan lebih stabil secara politik. Sebaliknya, masyarakat yang 'low trust' harus mengandalkan aturan kaku dan paksaan negara, yang terlihat stabil di permukaan tetapi rapuh.
Tanpa keseimbangan itu, stabilitas hanya akan menjadi ketenangan semu yang rapuh dan berpotensi mengarah pada political decay atau pembusukan politik.
Risiko Stabilitas Tanpa Kritik
Namun, pendekatan yang menekankan stabilitas juga dinilai memiliki risiko. Ruang kritik dan kontrol sosial dari masyarakat sipil berpotensi menyempit jika stabilitas dipahami semata sebagai ketiadaan perbedaan pendapat.
“Stabilitas itu perlu, tetapi tidak boleh menutup ruang partisipasi. Stabilitas yang sehat adalah stabilitas yang tetap memberi tempat bagi kritik dan koreksi,” ujar Dr. Muhammad Asdar, Analis Sosiologi Politik, Minggu (15/11/2026).
Menurut Asdar, tantangan terbesar pada sisa masa pemerintahan adalah menjaga keseimbangan antara ketegasan pemerintah dan keterbukaan ruang publik.
Pemerintah, kata dia, dituntut tetap konsisten dalam menjalankan agenda pembangunan, sementara publik tetap membutuhkan kanal untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Dengan demikian, stabilitas tidak hanya diukur dari minimnya gejolak politik, tetapi juga dari sejauh mana pemerintahan mampu menjaga kepercayaan publik dan merespons dinamika sosial secara terbuka.
Bila itu dilakukan, alih-alih melemah seperti pemerintahan lame duck, Prabowo justru berambisi menunjukkan ketegasan untuk mengembalikan ketertiban dan kepastian politik. (*)
