SOROTMAKASSAR - TANJUNG SELOR.
Apresiasi tinggi disampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) atas agenda kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI sekaligus Kepala BNPP, Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D, di kawasan batas negara Kaltara, Selasa (6/10/2026).
Kedatangan Mendagri dipandang sebagai momentum krusial guna meningkatkan pemenuhan komitmen pemerintah pusat terhadap kawasan terluar, utamanya dalam menyelesaikan kendala konektivitas berupa jalan dan jembatan.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, menaruh harapan agar momen ini dapat mempertajam keterpaduan langkah antara daerah dan pusat dalam membenahi fasilitas dasar yang menopang mobilitas warga perbatasan.
“Hadirnya Pak Mendagri kita harapkan mampu menghadirkan jawaban atas hambatan konektivitas darat di perbatasan Kaltara, termasuk kelanjutan proyek jembatan yang digarap Kementerian PU,” tutur Zainal.
Ia menegaskan, pemantauan langsung oleh Mendagri menjadi sarana tepat untuk memetakan realitas lapangan dan mengoperasionalkan kebutuhan warga terdepan. Pemda berharap sinergi yang terjalin segera terwujud dalam bentuk regulasi serta program konkrit penguat aksesibilitas.
Nada senada disampaikan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, SE, M.Si, yang menyambut hangat kehadiran sang menteri sembari menyuarakan harapan akan perhatian mendalam terhadap persoalan krusial di daerahnya.
“Kami sangat mengapresiasi dan bangga atas kesediaan Bapak Mendagri meninjau langsung wilayah perbatasan. Langkah ini amat bernilai agar kondisi aktual dapat teramati secara utuh. Besar harapan kami kehadiran beliau mampu mengurai problem warga serta menghadirkan penanganan yang jauh lebih optimal ke depan,” kata Ingkong.
Ingkong menggarisbawahi bahwa keterbatasan sarana penghubung masih menjadi ganjalan utama masyarakat setempat. Minimnya pilihan moda transportasi beserta sarana jalan membuat pemenuhan kebutuhan dasar dan akses layanan publik belum berjalan lancar.
“Selama ini warga perbatasan amat bergantung pada penerbangan perintis berkapasitas kecil, sekitar 10 hingga 20 penumpang saja, dengan jadwal yang sangat terbatas. Solusi tunggal untuk memutus isolasi wilayah dan menjamin keadilan akses adalah percepatan pembukaan jalan serta penuntasan jembatan,” tegasnya.
Bukan sekadar isu aksesibilitas, Ingkong juga mengemukakan aspirasi terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di kawasan batas negara. Menurutnya, pemekaran wilayah menjadi instrumen penting demi pemerataan hasil pembangunan sekaligus mendekatkan keterjangkauan birokrasi.
“Gagasan DOB ini teramat krusial. Tanpa adanya pemekaran, jangkauan pelayanan negara sulit menembus kawasan kecamatan hingga pelosok desa secara optimal. DOB hadir untuk mendekatkan pelayanan masyarakat sekaligus mengukuhkan kedaulatan di garis depan NKRI,” pungkasnya.
Rangkaian kunker Mendagri di Kaltara mencakup peninjauan di Kabupaten Malinau hingga penelusuran batas negara di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Pemprov Kaltara optimistis seluruh agenda ini dapat mempererat koordinasi lintas tingkatan pemerintah demi merealisasikan percepatan pembangunan perbatasan. (*)
