Oleh : Oswar Mungkasa (Perencana Ahli Utama Bappenas)
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sedang berada dalam sorotan publik. Pemerintah menampilkan program ini sebagai salah satu keberhasilan kebijakan sosial yang menyasar jutaan anak sekolah. Namun di lapangan, muncul juga berbagai catatan, mulai dari kasus keracunan makanan, kualitas makanan yang berubah-ubah, rasa yang tidak sesuai harapan, benda asing dalam makanan, hingga pertanyaan tentang tata kelola dan standar pelaksanaan.
Di titik ini, perdebatan sering berhenti pada dua kutub yang sempit yakni keberhasilan karena angka cakupan, atau kegagalan karena kasus lapangan. Padahal, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa program makan sekolah tidak pernah sesederhana itu.
Program makan sekolah pada dasarnya bukan sekadar program distribusi makanan. Namun sistem besar yang menggabungkan kebijakan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan bahkan ekonomi setempat dalam satu ekosistem yang tidak sederhana.
Keberhasilan Tidak Diukur dari Angka Saja
Banyak negara telah lama menjalankan program makan sekolah, tetapi tidak ada satu model tunggal yang dianggap paling benar. Jepang, Brasil, Finlandia, India, Amerika Serikat, hingga Cina, semuanya memiliki pendekatan yang berbeda. Namun satu hal yang konsisten yaitu keberhasilan tidak pernah hanya diukur dari jumlah porsi yang dibagikan.
Di berbagai negara, ukuran keberhasilan justru lebih banyak ditentukan oleh hal yang tidak selalu terlihat di statistik seperti keamanan pangan, kualitas gizi, penerimaan anak terhadap makanan, konsistensi layanan di lapangan dan tingkat kehadiran siswa. Bahkan dampak nyata dalam jangka panjang seperti kesehatan lebih baik, kecerdasan meningkat, dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat membaik. Artinya, program makan sekolah bisa saja “besar”, tetapi belum tentu “berhasil” dalam makna substantif.
Pembelajaran Mancanegara dari Jepang hingga Brasil
Di Jepang, makan sekolah bukan hanya soal makan siang. Tetapi menjadi bagian dari pendidikan karakter melalui konsep shokuiku. Anak-anak belajar tentang kebersihan, disiplin, dan menghargai makanan. Bahkan proses makan pun menjadi bagian dari pendidikan.
Sementara di Brazil, program makan sekolah justru menjadi perangkat ekonomi. Pemerintah mewajibkan sebagian bahan pangan dibeli dari petani setempat. Dampaknya bukan hanya pada anak sekolah, tetapi juga pada ekonomi pedesaan.
Lain lagi di India, tantangan terbesar adalah skala. Program makan sekolah harus menjangkau ratusan juta anak dengan kapasitas daerah yang sangat beragam. Di sini, pendekatan bertahap dan pengawasan komunitas menjadi kunci.
Sementara di Amerika Serikat, sistem sudah sangat terstandardisasi, tetapi tetap menghadapi kritik terkait kualitas makanan dan ketergantungan pada makanan ultra-proses.
Selanjutnya di Cina, perluasan cepat program makan sekolah mendorong perbaikan besar dalam akses gizi, tetapi juga menunjukkan bahwa pengawasan keamanan pangan harus terus diperkuat.
Satu Pelajaran Besar : Sistem Lebih Penting dari Seremoni
Jika semua pengalaman itu ditarik ke satu garis besar, ada satu pelajaran yang sangat jelas bahwa program makan sekolah bukan soal “seberapa cepat dan seberapa banyak”, tetapi “seberapa kuat sistemnya”.
Negara yang berhasil tidak membangun program ini secara serentak dalam skala besar tanpa kesiapan. Kecenderungannya dimulai bertahap; memperkuat sistem pemantauan, dan evaluasi; memastikan standar keamanan pangan, lalu baru memperluas cakupan. Bahkan disiapkan daerah uji coba sebelum dimulainya pelaksanaan program sepenuhnya.
MBG Indonesia : Di Antara Ambisi dan Sistem
Dalam kerangka Indonesia, MBG adalah program dengan ambisi besar yang berpeluang menjadi salah satu bentuk penanaman modal sosial paling penting dalam pembangunan manusia Indonesia. Namun pengalaman negara lain memberikan peringatan yang penting bahwa program sebesar ini tidak cukup hanya dengan mobilisasi anggaran dan distribusi cepat.
Terdapat beberapa titik penting yang menentukan masa depan program ini :
Pertama, keamanan pangan bukan variabel tambahan melainkan landasan utama. Dalam banyak negara, satu kejadian gagalnya keamanan pangan saja bisa merusak kepercayaan publik yang dibangun bertahun-tahun.
Kedua, makanan harus benar-benar dimakan, bukan hanya disajikan. Penerimaan siswa terhadap menu menjadi indikator yang sering diabaikan, padahal sangat menentukan efektivitas program.
Ketiga, tata kelola menentukan kualitas akhir. Program ini melibatkan banyak pelaku baik pemerintah pusat, daerah, sekolah, penyedia makanan dan lainnya. Tanpa kejelasan peran dan pengawasan, kualitas akan sangat beragam.
Keempat, skala besar membutuhkan langkah bertahap, bukan loncatan. Pengalaman mancanegara menunjukkan bahwa pendekatan bertahap jauh lebih aman daripada perluasan serentak tanpa penguatan sistem.
Penutup : Ukuran Keberhasilan yang Lebih Jujur
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program makan sekolah tidak bisa berhenti pada jumlah porsi yang dibagikan atau jumlah anak yang terlayani. Apalagi membandingkan jumlah porsi terjual dari salah satu gerai ayam terkenal.
Ukuran yang lebih jujur adalah apakah negara mampu memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman, bergizi, layak, dan konsisten setiap hari. Standar inilah yang digunakan banyak negara yang sekaligus menjadi tantangan sebenarnya yang kini dihadapi Indonesia dalam mengelola MBG.
Tentunya tantangan ini bukan untuk mengecilkan capaian, tetapi untuk memastikan bahwa ambisi besar ini benar-benar menjadi investasi manusia, bukan sekadar program logistik berskala besar.
