SOROTMAKASSAR -- Selayar.
Koordinator Lintas LSM Selayar menyampaikan kalau saat ini pihaknya masih melakukan pemutakhiran data yang akan diserahkan ke pemerintah, terkait penyaluran sejumlah bantuan sosial dan beras sejahtera yang disinyalir masih banyak tidak tepat sasaran.
Bantuan sosial yang dimaksud adalah bantuan penyandang cacat dan bantuan orang tua jompo dimana perlu diperjelas nama dan alamat penerima. Jangan nama dan alamat berbeda yang diusulkan dan yang menerima dilapangan.
Sementara untuk rastra yang disoroti adalah tidak jelasnya sistem pengawasan dalam penyaluran hingga ke rumah warga serta adanya sinyalemen pungutan liar dengan alasan biaya transportasi oleh pemerintah di desa.
Misalnya mengemuka pada awal bulan ini, informasi mengenai jatah rastra warga Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate yang belum dibagikan sejak awal tahun 2019. Ini belum ada kejelasan atau penjelasan resmi dari pihak-pihak yang terkait dalam penyalurannya.
"Malah yang aktif mencari adalah LSM dan aktivis media. Kami belum melihat ada upaya pemerintah untuk membuka data yang sebenarnya," tegas Ansar aktivis media di daerah ini.
Senada dengan itu, Andi Nurhamzah, Wakil Ketua FPS juga sebelumnya telah mempertanyakan perihal kebenaran data pembagian beras bagi warga miskin di Jinato tersebut.
Apakah sudah benar terbagi sampai Juni atau belum ? Kalau terbagi apakah benar namanya dalam data ? Dan kalau benar, apakah mereka itu bayar biaya transportasi atau tidak ? Ini tidak boleh dibiarkan atau didiamkan dan wajib transparan.
"Pemerintah harus turun kalau dapat informasi dari bawah, jangan malah marah kalau dikritik," kecam Andi Nurhamzah.
Sementara itu, Ketua LSM LPRI Sulsel meminta dengan tegas agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak diam menyikapi informasi pembagian bansos Jompo, Cacat dan Rastara untuk masyarakat Jinato. "Ini penting Pak dan mungkin saja desa-desa lain ada yang seperti ini," tukas Imran.
Informasi lainnya pada hari ini Minggu (28/07/2019) diiterima dari sumber di pulau Jinato, Kecamatan Takabonerate terkait penyaluran bantuan sosial jompo dan cacat serta rastra masih belum riil atau tepat data. Pasalnya, sumber itu menyebut sangat sulit mendapatkan data mengenai hal ini.
"Termasuk adanya pertanggung jawaban penerima rastra dan jompo serta bantuan cacat yang diedarkan kepada penerima untuk ditanda tangani agar bisa seterusnya mendapat bantuan," jelas sumber tersebut. (Ucok Haidir)
