SOROTMAKASAR -- Toraja Utara.
Memperjuangkan nasib Pegawai Harian Tetap (PHT) yang belum terbayarkan gajinya dan menuntut Pemerintah Daerah menyelesaikan sisa gaji yang masih tertunda, serta mengusut tuntas adanya dugaan kontrak fiktif, Gerakan Solidaritas Mahasiswa Toraja (Gasmator) bersama Aliansi Masyarakat Toraja Utara (Torut)menggelar demo di Kantor DPRD Toraja Utara, Jumat (26/07/2019).
Dalam aksi unjuk rasa yang di ikuti puluhan mahasiswa dan tenaga PHT, para pendemo saat berorasi menuntut Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk membayarkan hak gaji para Guru PHT, usut tuntas kontrak fiktif dan tangkap para saksi palsu pada sengketa lahan SMAN 2 Rantepao.
Gaji PHT yang sudah dianggarkan Rp 1 juta per bulan per guru, namun fakta yang diterima di tahun 2018 sebagian guru hanya terima Rp 600.000/bulan, itupun hanya dibayarkan 9 bulan dan 3 bulan sisanya tidak tahu kemana.
Lain lagi di tahun 2016, gaji PHT dianggarkan dan diterima per bulannya sebesar Rp 900.000/bulan setiap guru. Namun yang diterima tidak 1 tahun, hanya 9 bulan.
Aksi demo yang dilakukan Gasmator dipimpin koordinator lapangan, Rijal di kantor DPRD Toraja Utara diterima oleh anggota DPRD Ariadi Gala dari Fraksi PDIP dan Andarias Sulle dari fraksi Nasdem. Dalam pertemuan yang hampir 4 jam lamanya itu, tuntutan dan aspirasi yang disampaikan akan ditampung sebagai bahan dalam pembahasan di rapat komisi satu nantinya.
"Kami sebagai wakil rakyat siap memfasilitasi dan perjuangkan nasib para tenaga PHT," tegas Ariadi Gala di depan para pendemo.
Sementara itu sejumlah guru honorer yang ikut dalam aksi itu sangat mengecewakan realita dan janji pemerintah Toraja Utara.
"Jangan kebiri hak-hak kami sebagai pendidik. Walaupun hanya Guru PHT, kami juga butuh makan. Bapak anggota dewan juga punya anak-anak yang kami ajar. Selain itu ada dugaan banyak oknum-oknum tenaga PHT yang fiktif, sedangkan upah kami terus dikebiri sehingga berkurang dan tidak dibayarkan beberapa bulan lamanya," ungkap Riska. (dh)
