SOROTMAKASSAR - TANJUNG SELOR.
Upaya memperkuat arah kebijakan pembangunan yang berbasis data valid terus digalakkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui pengkajian mendalam terhadap lima isu tematik pembangunan daerah untuk tahun 2026. Ketersediaan data yang akurat dipandang sebagai fondasi krusial agar setiap program yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, SE, MM, saat memimpin pembukaan acara High Level Meeting (HLM) Pembahasan Lima Isu Tematik Pembangunan Daerah Provinsi Kaltara Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara pada Senin (26/10/2026) pagi.
Lebih lanjut, Sekprov Denny menekankan bahwa kualitas sebuah pembangunan wajib ditopang oleh instrumen data yang komprehensif, di mana data tersebut mampu merefleksikan potret riil wilayah, pencapaian kerja, hingga berbagai hambatan yang mendesak untuk dituntaskan.
Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa data tidak boleh dipandang sebatas angka mati di dalam dokumen administratif, melainkan instrumen esensial untuk mengenali persoalan di lapangan sekaligus merumuskan solusi kebijakan yang efektif.
Adapun fokus pembahasan mencakup lima isu tematik utama, yaitu peningkatan produktivitas ekonomi daerah yang inklusif, bernilai tambah, dan berkelanjutan; akselerasi transformasi ekonomi hijau, biru, serta energi baru terbarukan; pembangunan SDM unggul dan penguatan kohesivitas sosial; pemerataan konektivitas wilayah serta akses layanan dasar; serta optimalisasi tata kelola pemerintahan dan kawasan perbatasan.
Sekprov Denny menilai bahwa kelima pilar isu tersebut memiliki keterkaitan erat sehingga penanganannya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan menuntut sinergi lintas perangkat daerah agar solusi yang dihadirkan bersifat komprehensif.
Sejalan dengan hal tersebut, ia menginstruksikan kepada seluruh peserta rapat agar berpartisipasi aktif menyumbangkan gagasan konstruktif yang bersumber dari realitas di lapangan, pengalaman birokrasi, serta keakuratan data yang dipegang oleh masing-masing instansi.
Menurutnya, memiliki data yang valid saja belum cukup, sebab esensi utamanya terletak pada kemampuan menerjemahkan data tersebut menjadi kebijakan operasional yang langsung menyentuh kepentingan publik.
Pada kesempatan yang sama, Sekprov Denny turut memberikan apresiasi atas peluncuran Buku Profil Pembangunan Daerah Provinsi Kaltara Tahun 2026 yang diinisiasi oleh Bapperida Kaltara bersama Program SKALA.
Kehadiran buku tersebut diharapkan mampu menyajikan proyeksi komprehensif mengenai dinamika pembangunan Kaltara sekaligus berfungsi sebagai referensi utama dalam penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Mengakhiri rangkaian acara, ia menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapperida Kaltara, jajaran tenaga ahli, Program SKALA, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan dokumen strategis ini guna mewujudkan fondasi Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan.
Agenda penting ini turut dihadiri oleh Kepala Bapperida Kaltara, Bertius, S.Hut; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP, M.Si; serta para narasumber dan tenaga ahli penyusun Buku Profil Pembangunan, Fahmi Prayoga, SE, dan Mochammad Ubaidillah, S.AP, beserta rombongan tim Program SKALA. (*)
