SOROTMAKASSAR - TANJUNG SELOR.
Upaya memperkokoh tata kelola pemerintahan yang harmonis serta terintegrasi antarlembaga terus dipacu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
Langkah nyata tersebut tercermin saat Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, menerima kunjungan jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kaltara di Ruang Rapat Gubernur, Selasa (22/9/2026).
Pertemuan silaturahmi sekaligus koordinasi ini dipimpin langsung oleh Ketua PTA Kaltara, Drs. Moh. Khazin, M.H.E.S, yang hadir bersama Wakil Ketua PTA, Drs. Mahmud Dongoran, MH.
Pada kesempatan itu, Gubernur menekankan bahwa hubungan harmonis antara pemda dan lembaga peradilan agama merupakan fondasi utama dalam menghadirkan kepastian hukum serta ketenteraman bagi warga. Pemprov Kaltara pun menegaskan kesiapannya untuk senantiasa menyokong kelancaran operasional PTA Kaltara.
“Sinergi yang kokoh antara Pemerintah Daerah dan Pengadilan Tinggi Agama amat krusial, khususnya guna menjamin kemudahan akses keadilan sampai ke kawasan pelosok dan perbatasan. Pemprov Kaltara berkomitmen memberi dukungan fasilitas penuh demi mewujudkan layanan publik yang unggul,” ungkap Gubernur.
Gubernur turut mengapresiasi terobosan inovatif PTA Kaltara dalam menyajikan layanan hukum keagamaan yang responsif, transparan, serta efisien, yang dinilai sangat relevan dengan tantangan geografis Kaltara dan kemajuan teknologi saat ini.
Di sisi lain, Ketua PTA Kaltara, Drs. Moh. Khazin, menyampaikan rasa terima kasih atas penyambutan hangat serta sokongan berkelanjutan dari pihak Pemprov Kaltara.
Tak sekadar berfokus pada penegakan hukum di lingkup peradilan agama, PTA Kaltara juga menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam mengedukasi masyarakat terkait hukum, memperjuangkan hak perempuan dan anak, hingga mengoptimalkan layanan peradilan terpadu.
Agendai audiens tersebut ditutup dengan penyerahan plakat kenang-kenangan dan sesi foto bersama sebagai simbol penguat komitmen kedua instansi dalam membangun Kalimantan Utara yang maju, sejahtera, dan berkeadilan. (*)
