SOROTMAKASSAR - PALANGKA RAYA.
Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, menekankan krusialnya penguatan nilai integritas dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penegasan tersebut disampaikannya sewaktu menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (13/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang krusial untuk mengukuhkan kembali komitmen pemerintah daerah menuju tata kelola yang bersih, transparan, serta akuntabel. Selain itu, rakor ini turut mendorong pembenahan pengawasan internal sekaligus memperkokoh benteng pencegahan korupsi di birokrasi.
Zainal mengungkapkan bahwa fondasi integritas yang kokoh berdampak langsung pada mutu pelayanan publik. Birokrasi yang memegang teguh integritas diyakini sanggup menghadirkan pelayanan yang efektif, efisien, serta berpatokan pada kebutuhan warga.
“Penguatan integritas merupakan kunci utama dalam mendongkrak kualitas pelayanan publik. Birokrasi wajib memberikan pelayanan terbaik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada masyarakat,” ujarya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa agenda anti-korupsi tidak boleh dibebankan semata kepada aparat pengawasan internal, melainkan wajib menjadi kesadaran bersama seluruh elemen aparatur negara.
“Upaya mencegah korupsi bukanlah beban aparat pengawas saja, melainkan tanggung jawab moral seluruh jajaran pemerintahan,” tegas Zainal.
Lebih lanjut, Zainal menekankan pentingnya membangun budaya integritas melalui komitmen tiap pegawai untuk bekerja secara profesional dan beretika. Seluruh unit kerja diimbau memperketat pengawasan mandiri guna memastikan roda pemerintahan senantiasa berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Lewat rakor interaktif ini, para pemangku kepentingan di daerah dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam mengeksekusi strategi pencegahan korupsi, sekaligus mengevaluasi capaian program yang telah berjalan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pun menegaskan tekadnya untuk terus mengakselerasi transparansi, akuntabilitas, pengawasan, serta mutu pelayanan publik demi mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. (*)
