Oleh : Lanyalla Soewano (Ketua Badko HMI Sulselbar)
Melihat wajah pemerintahan Prof Nurdin Abdullah di forum sidang-sidang Hak Angket DPRD Sulsel, sungguh melihat wajah Nurdin Abdullah yang sesungguhnya. Bukan wajah seperti yang berhasil dicitrakan selama ini.
Hasil pencitraannya berupa opini Nurdin Abdullah tokoh Sulsel yang bersih dan terbebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) selama bertahun-tahun dibangunnya mulai dari Bantaeng sampai di arena Pilkada 2018 kemarin, jatuh terkapar.
Runtuh seketika, saat Jumras mantan bawahannya, mengungkapkan bagaimana, isteri, saudara, anak dan mantu rakus meminta proyek kecil sampai proyek besar. Mulai dari proyek penunjukan langsung sampai proyek lelang.
Sejumlah dokumen yang digelar Panitia Khusus Hak Angket yang kemudian bocor dan sampai di tangan mantan Walikota Makassar Danny Pomanto. Menunjukkan sejumlah proyek besar dan kecil, dijatahkan ke Hajrah teman dekat Mega, saudara Nurdin Abdullah. Dan 3 proyek raksasa yang dipaksakan untuk dikerjakan oleh Anggu dan Feri kontraktor langganan Pemkab Bantaeng dengan mengorbankan Jumras sebagai Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulsel.
Citra Nurdin Abdullah yang bersih dan bebas dari KKN, tidak hanya jatuh di daerah Sulsel ini. Tetapi citra bebas dari praktek KKN mulai dipertanyakan banyak kalangan di elit nasional. Banyak tokoh nasional mempertanyakan kebenaran berita bagi-bagi proyek keluarga Nurdin Abdullah, khususnya kisah perjalanan fiktif Gubernur Nurdin Abdullah ke Jepang yang diceritakan Muhammad Hatta mantan Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel.
Para tokoh di elit nasional seperti Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Mendagri Tjahyo Kumolo, Sekjen DPP PDIP mendukung pelaksanaan Hak Angket DPRD Sulsel sebagai sejarah baru demokrasi di negara besar ini.
Cerita perjalanan Fiktif Nurdin Abdullah bagai vonis dari publik, dengan kalimat, sudahlah Nurdin Abdullah, engkau ternyata tak lebih sama dan serupa dengan kebanyakan kepala daerah lainnya di negara yang korupsi, kolusi dan nepotismenya masih tumbuh subur. Semoga saja anda Nurdin Abdullah tidak terjerat oleh lembaga anti rasuah, KPK.
Vonis dari publik itu, seperti lazimnya ketika tokoh atau rezim jatuh dari kursi kekuasaan, melahirkan berbagai cerita ikutan yang akan terus terungkap sepanjang sejarah. Dan menjadi jurang kejatuhan rezim, jika media publik seperti media massa tidak mengkonfirmasikan cerita-cerita itu dengan aksi investigasi.
Semisal jatuhnya Pak Harto atau jatuhnya rezim Marcos di Filipina. Sampai detik ini, masih menyisakan cerita-cerita bagaimana isterinya Imelda Marcos lebih berkuasa dari Marcos.
Di publik Sulsel saat ini, setelah hampir sebulan Hak Angket digelar DPRD Sulsel, lahir cerita-cerita ikutan bagai cerita Imelda Marcos dengan koleksi sepatunya. Seperti lahirnya gosip isteri Gubernur Nurdin Abdullah mengatur segala bisnis dari rumah jabatan. Mulai dari bisnis gorden, makanan, kantin dan bisnis jabatan.
Sayangnya cerita gosip ini, hanya akan terus menjadi gosip, karena media massa di Sulsel tak mau repot untuk berupaya menginvestigasinya. Meski media sangat tahu, kalau gosip itu cepat atau lambat, akan terus menerus menggerus kepercayaan publik kepada Nurdin Abdullah, sampai pada titik publik jujur bertutur "Ternyata kita tertipu oleh politik pencitraan, kita tergiring memilih kemasan, bukan isi kemasan. Akhirnya, kita sadar salah dalam memilih Gubernur Sulsel".
Seperti kata politisi Filipina Ricardo Filipe saat jatuhnya Presiden Marcos, bahwa yang menjatuhkan rezim Marcos adalah cerita gosip di sekitar isteri dan keluarganya yang tidak mampu dikonfirmasi dengan investigasi oleh media massa untuk publik yang menjadi konsumen cerita gosip itu.
Cerita atau gosip tentang keluarga Marcos, kata Ricardo, diakui menggerus kepercayaan publik, dan cepat menunjukkan wajah asli Marcos yang sesungguhnya, karena media tidak pernah mampu menginvestigasinya.
Hak Angket DPRD Sulsel lewat sidang-sidangnya kemudian melahirkan cerita ikutan yang menyertainya, sesungguhnya sedang menampilkan wajah asli Gubernur Nurdin Abdullah. Bahwa Nurdin Abdullah sama dan serupa dengan kebanyakan kepala daerah lainnya, tidak ada yang istimewa seperti kata pencitraannya selama ini.
Karena itu, agar tulisan penulis ini tidak hanya menjadi cerita gosip tak terkonfirmasi, penulis ingin mengajak publik khususnya para cerdik pandai atau cendekiawan di Sulsel mau datang hadir menyaksikan sidang-sidang Hak Angket DPRD Sulsel. Karena sidang-sidang Hak Angket setiap harinya, menunjukkan wajah asli Nurdin Abdullah.
Mumpung baru 4 orang OPD Pemprov yang dicopot Nurdin Abdullah yang menyanyi setelah dicopot dan Sulsel gaduh seperti sekarang. Penulis tidak ingin publik menunggu 56 OPD Pemprov Sulsel lainnya dicopot kemudian menyanyi di depan publik seperti Jumras, Hatta, Lutfi, karena itu akan melahirkan kegaduhan yang luar biasa dan hanya bisa diatasi dengan jatuhnya Nurdin Abdullah dari kursi empuk Gubernur. (*)
