SOROTMAKASSAR -— MAKASSAR, Sebulan setelah mengalami pengosongan paksa dari lahan yang selama ini mereka klaim sebagai sumber penghidupan, 29 Petani Laoli kini menempuh jalur hukum dengan menggugat legalitas Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

SOROTMAKASSAR — MAKASSAR, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mohammad Rano Alfath menegaskan penanganan konflik agraria struktural tidak lagi semestinya mengedepankan pendekatan legalistik dan represif, melainkan diarahkan pada penyelesaian yang restoratif dan humanis. Sikap tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Kabareskrim Polri dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).