SOROTMAKASSAR -- Luwu Utara.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) melantik dan mengambil sumpahnya 75 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sabtu(29/2/2020).
Pelantikan dihadiri Bupati Luwu Utara, Hj.Indah Putri Indriani. Dalam sambutannya Indah berharap, PPK, KPU dan penyelenggara Pemilu agar bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan Pilkada serentak pada 23 September 2020.
"Saya minta kepada Camat, Kepala Desa dan seluruh OPD agar membantu KPU, Bawaslu dan jajaran penyelenggara Pemilu untuk mewujudkan Pilkada di Lutra yang lancar dan sukses," jelasnya.
Kepada jajaran PPK, Indah berpesan agar tidak sungkan berkoordinasi secara aktif dengan camat dan jajaran lainnya. "Hindari berita-berita hoaks, baik di lapangan maupun di media sosial (medsos)," pesannya kepada masyarakat Lutra.
Menurutnya, sudah banyak tersandung kasus gara-gara penyebaran hoaks. Meski kita tidak memberikan pencerahan, tapi kita jangan sampai turut membagikan hoaks.
"Harapan saya, kita semua yang hadir di sini, agar menjadi stabilitator agar Pilkada di Lutra pada 23 September 2020, jangan sampai berjalan panas. Siapapun terpilih, kita tetap NKRI, kitapun warga Luwu Utara," tegas Indah.
Sementara itu, Ketua KPU Luwu Utara, H. Syamsul Bachri mengingatkan agar anggota PPK yang baru dilantik dan diambil sumpahnya agar jangan sampai bermasalah dan melanggar kode etik penyelenggara.
"Kepada anggota PPK yang baru dilantik secepatnya langsung berkoordinasi dengan Camat, Kapolsek, Koramil dan Panwascam. Jaga soliditas, jaga integritas, jaga netralitas dan profesionalitas. Jangan sampai ada tersandung masalah dan melanggar kode etik," pesan Syamsul Bachri.
Kepada anggota PPK, Syamsul berpesan agar menjalin koordinasi dengan stakeholder di tingkat Kecamatan. Seperti Camat, Polsek, Koramil dan Panwascam.
Wakapolres Luwu Utara, Kompol H. Amir Majid menyampaikan beberapa poin penting diantaranya, tentang netralitas dan profesionalisme anggota PPK sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu.
Menurutnya, keberhasilan Pilkada merupakan tanggung jawab bersama, baik dari penyelenggara maupun perangkat pendukung lainnya sesuai dengan tupoksi masing-masing.
Aspek keamanan, pihak Kepolisian bersama dengan TNI dan instansi lainnya akan bekerjasama mengantisipasi berbagai kerawanan yang telah dipetakan sebelumnya. Patroli akan lebih diintensifkan pada kantor KPU maupun Bawaslu disamping objek-objek vital lainnya.
Terkait dengan Pidana Pilkada (Pemilu), Polres Lutra bersama Kejaksaan dan Bawaslu menandatangani MoU tentang penanganan dan penyelesaiannya. (yustus)