SOROTMAKASSAR - JAKARTA.
Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus Komaling, melancarkan manuver strategis demi memacu kesejahteraan para penambang lokal. Langkah nyata ini diwujudkan dengan menjajaki kolaborasi erat bersama raksasa tambang negara, PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Dalam sebuah audiensi formal di Jakarta pada Jumat (10/4/2026), Gubernur Yulius disambut hangat oleh Direktur Utama PT Antam, Untung Budiharto, guna merajut visi bersama.
Dialog intensif tersebut membedah berbagai isu fundamental, mulai dari penguatan legalitas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) hingga mekanisme penyerapan komoditas tambang yang dihasilkan masyarakat.
Gubernur Yulius menggarisbawahi bahwa kehadiran negara, melalui sinergi dengan BUMN, merupakan katalisator utama dalam membangun ekosistem pertambangan yang transparan dan menjunjung tinggi keadilan.
Ia menaruh perhatian khusus pada urgensi stabilitas harga bagi penambang rakyat, agar mereka tak lagi terjerat dalam permainan harga pasar yang kerap meminggirkan kepentingan produsen kecil.
“Ambisi kita adalah memastikan penambang rakyat tak lagi dieksploitasi. Hasil jerih payah mereka wajib diapresiasi dengan harga kompetitif yang berkiblat pada parameter global, seperti standar London Bullion Market Association (LBMA),” cetusnya dengan nada optimis.
Tak sekadar bicara soal profit, kolaborasi ini juga membidik penguatan kapabilitas para penambang lewat suntikan edukasi dan asistensi teknis yang memadai.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menaruh harapan besar agar Antam mengambil peran krusial, baik sebagai penyerap hasil produksi maupun mentor dalam mengimplementasikan praktik pertambangan yang aman serta ramah lingkungan.
Saat ini, rincian teknis dari kemitraan strategis tersebut tengah digodok secara mendalam oleh tim pakar Antam bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara.
Inisiatif ini merupakan bagian dari cetak biru besar Pemprov Sulut dalam mereformasi tata kelola sektor ekstraktif, sekaligus menjamin distribusi keuntungan ekonomi yang lebih inklusif bagi rakyat.
Hadir pula dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama PT Membangun Sulut Maju, Dating Palembangan, serta Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut, Reynaldo Walujan, yang turut mengawal jalannya diskusi.
Gerak cepat ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadirkan tata kelola tambang yang berkeadilan, inklusif, dan sepenuhnya berorientasi pada kemakmuran rakyat kecil. (*)