Oleh : Dr.Ir. Affandy Agusman Aris,ST,MT,MM,MH, (Akademisi,Pengamat Ekonomi,Teknokrat)
Dili Timor Leste — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi pilar politik pemerintahan Indonesia saat ini tengah berada di persimpangan jalan.
Di tengah perdebatan sengit mengenai risiko anggaran, rantai pasok yang rumit, hingga bayang-bayang sentralisasi logistik, Indonesia sejatinya tidak perlu menengok terlalu jauh ke negara-negara Skandinavia atau Asia Timur untuk mencari cetak biru (blueprint) pengelolaan yang ideal.
Tepat di perbatasan selatan, Timor Leste—negara yang baru merdeka di awal milenium—telah menyajikan sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana program pangan sekolah dikelola secara presisi, berbasis komunitas, dan berdampak multiplikasi terhadap ekonomi lokal.
Melalui program Merenda Escolar (Makan Pagi/Siang Sekolah), Dili membuktikan bahwa keterbatasan fiskal bukan halangan untuk membangun sistem jaminan gizi yang tangguh dan berkelanjutan.
Konsistensi Dua Dekade dan Payung Hukum yang Kokoh
Sementara Indonesia masih meraba-raba formula implementasi MBG, Timor Leste telah merintis jalan ini sejak tahun 2004, hanya berselang dua tahun setelah restorasi kemerdekaan mereka.
Awalnya didukung oleh lembaga internasional seperti World Food Programme (WFP), program ini secara penuh diambil alih oleh Pemerintah Timor Leste melalui Kementerian Pendidikan.
Komitmen politik (political will) mereka tidak sekadar menjadi jargon kosmetik.
Secara akademis dan legal, program ini diperkuat oleh regulasi yang mengikat, termasuk Dekretu-Lei (Dekrit Undang-Undang) No. 61/2022, yang kemudian diperbarui secara progresif pada awal tahun 2025.
Aturan terbaru tersebut tidak hanya menaikkan alokasi anggaran menjadi sekitar 34 juta USD (sekitar Rp530 miliar) per tahun untuk menjangkau hampir 300.000 anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Dasar, tetapi juga memperketat standar kecukupan gizi yang wajib dipenuhi.
Di Indonesia, payung hukum MBG masih tersebar dan rentan terhadap friksi ego sektoral antar-lembaga.
Ketegasan regulasi setingkat undang-undang atau dekret presiden yang rigid seperti di Timor Leste sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan program lintas rezim.
Desentralisasi Radikal: Menutup Celah Korupsi dan Menjaga Kesegaran
Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam mengelola MBG untuk puluhan juta anak adalah risiko birokrasi yang gemuk dan rantai distribusi yang panjang.
Di sinilah Indonesia harus mengadopsi prinsip desentralisasi radikal berbasis sekolah dan komunitas yang diterapkan di Timor Leste.
Proses memasak Merenda Escolar tidak diserahkan kepada korporasi katering besar, melainkan dibagi ke dalam dua metode adaptif:
Dapur Domestik Sekolah: Sekolah dasar yang memiliki fasilitas memasak langsung mengolah makanan di lingkungan sekolah. Juru masaknya adalah orang tua murid atau warga sekitar yang direkrut, diorganisir, dan dilatih secara profesional mengenai higienitas oleh Kementerian Pendidikan yang berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan.
Katering Komunitas / Kelompok Ibu-Ibu: Untuk sekolah yang belum memiliki dapur memadai, pemerintah daerah dan pihak sekolah bermitra dengan koperasi lokal atau kelompok ibu-ibu sekitar.
Mereka memasak di fasilitas komunitas dan mengantarkan makanan segar sebelum jam istirahat.
Model ini tidak hanya memastikan makanan disajikan dalam kondisi hangat dan minim risiko basi akibat distribusi, tetapi juga memangkas biaya logistik secara drastis serta menutup ruang manipulasi anggaran oleh vendor-vendor besar skala nasional.
Local Sourcing: Mengubah Gizi Menjadi Bahan Bakar Ekonomi Desa
Poin paling krusial yang wajib menjadi perhatian Presiden RI adalah aturan ketat local sourcing di Timor Leste.
Undang-undang mereka mewajibkan seluruh bahan pangan—mulai dari beras, jagung, kacang-kacangan, sayur, telur, hingga ikan—wajib dibeli dari petani, peternak, dan nelayan lokal di sekitar wilayah sekolah tersebut.
Dampaknya bersifat multiplikatif (multiplier effect). Program gizi ini secara otomatis menjadi mesin penggerak ekonomi pedesaan. Petani lokal mendapatkan kepastian pasar (captive market) dan stabilitas harga, yang pada gilirannya menekan angka kemiskinan di daerah rural.
Untuk wilayah pelosok dengan kerentanan pangan tinggi seperti Ermera, Ainaro, dan Oecusse, pemerintah setempat secara cerdas mengintegrasikan program pendukung seperti HATUTAN (yang didukung oleh CARE dan asistensi internasional) guna menyuplai bahan pangan tambahan tanpa merusak ekosistem pasar lokal.
Catatan Kritis untuk Pengelolaan MBG di Indonesia
Hindari Pola Sentralistik: Memaksakan pasokan bahan baku dari satu pusat logistik nasional ke daerah-daerah terpencil di Indonesia hanya akan memicu pemborosan anggaran di sektor transportasi dan menurunkan kualitas kesegaran pangan.
Pemberdayaan, Bukan Korporatisasi: Jika MBG Indonesia hanya menjadi proyek tender katering besar, maka program ini gagal menjadi stimulus ekonomi rakyat. MBG harus menempatkan UMKM, koperasi, dan kelompok wanita tani (KWT) sebagai aktor utama.
Kelembagaan yang Integratif: Kolaborasi taktis antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Desa di Timor Leste dalam mengawal satu program harus dicontoh. Indonesia memerlukan harmonisasi serupa agar Badan Gizi Nasional tidak bekerja dalam ruang hampa.
Momentum Perbaikan Siknifikan
Indonesia memiliki kapasitas fiskal, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang jauh lebih besar daripada Timor Leste.
Namun, dalam hal tata kelola program pangan sekolah, Indonesia harus berjiwa besar untuk belajar dari kedisiplisan serta efektivitas sistem yang dibangun oleh tetangga terdekatnya.
Presiden RI memiliki momentum emas untuk mengevaluasi total pendekatan uji coba MBG saat ini.
Dengan menggeser paradigma dari sekadar "membagikan makanan gratis" menjadi "membangun kedaulatan pangan berbasis komunitas dan sekolah", Indonesia tidak hanya akan berhasil mengentaskan stunting, tetapi juga sekaligus menghidupkan kembali sendi-sendi ekonomi pedesaan yang selama ini lesu.
Perbaikan siknifikan tidak dimulai dari memperbesar anggaran secara ugal-ugalan, melainkan dari ketepatan desain tata kelola yang membumi, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil. Timor Leste telah membuktikannya; kini giliran Indonesia.