SOROTMAKASSAR -- Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan OTT (operasi tangkap tangan, red) atas dugaan TPK (tindak pidana korupsi, red) berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulteng TA 2020.
"Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK berkomitmen melakukan penindakan secara tegas dan profesional," ujar Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (04/12/2020) di Jakarta.
Firli menuturkan, dalam menghadapi Pilkada serentak di 270 daerah, KPK berpedoman Pilkada harus tetap berjalan dan penegakan hukum juga tidak terganggu dengan adanya Pilkada.
Adapun dalam kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan 16 (enam belas) orang pada Kamis 3 Desember 2020 sekitar jam 13.00 WIB di beberapa tempat, yaitu Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah.
Sebanyak 16 orang yang diamankan yakni, WB (Bupati Banggai Laut), WT (Ajudan WB), RSG (orang kepercayaan Bupati, Komisaris Utama PT ABG), HTO (Direktur PT RMI), HDO (Komisaris PT BBP), DK (Direktur PT AKM), MAR (Direktur Utama PT BB sekaligus Direktur PT LAP), AHO (Direktur PT APD), HWG (swasta), BM (Kepala Dinas PU Pemkab Banggai Laut), RHP (Kepala Bidang Cipta Karya Pemkab Banggai Laut), WK (istri HDO), RLN (Calon Wakil Bupati Banggai Laut), HRS (swasta), TUK (swasta), dan KA (swasta).
Sebelumnya, pada 3 Desember 2020, KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang diberikan AHO kepada WB yang ditransfer melalui rekening salah satu perusahaan milik HDO sejumlah Rp 200 juta yang diduga adalah sisa pemberian uang dari kesepakatan sebelumnya.
Kemudian, sekitar pukul 14.00 Wita, Tim KPK langsung mengamankan pihak-pihak yang terkait di 2 lokasi, yaitu di Kabupaten Banggai Laut sebanyak 7 (tujuh) orang (WB, RSG, WT, HTO, MAR, ,HWG, RLN), dan di Kabupaten Luwuk 8 (delapan) orang (DK, HDO, RHP, BM, AHO, TUK, KA, dan HRS), serta di Jakarta 1 (satu) orang (WK).
Selanjutnya pihak-pihak tersebut dibawa ke Polres Banggai Kepulauan dan Polres Luwuk untuk pemeriksaan lanjutan.
"Dari hasil tangkap tangan ini ditemukan sejumlah uang dengan jumlah total sekitar Rp 2 miliar yang dikemas dalam kardus. Disamping itu ditemukan pula buku tabungan, bonggol Cek, dan beberapa dokumen proyek," terang Ketua KPK Firli Bahuri.
WB selaku Bupati Banggai Laut diduga memerintahkan RSG (orang kepercayaan WB, red) untuk membuat kesepakatan dengan pihak para rekanan yang mengerjakan beberapa proyek infrastruktur diantaranya peningkatan sejumlah ruas jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut.
WB juga diduga mengkondisikan pelelangan di Kabupaten Banggai Laut dengan BM selaku Kepala Dinas PUPR dan RHP selaku Kabid Cipta Karya Kabupaten Banggai Laut.
Dan untuk memenangkan rekanan tertentu dan agar kembali mendapatkan proyek pada Dinas PUPR di Kabupaten Banggai Laut TA 2020, rekanan sepakat menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk commitment fee kepada WB melalui RSG dan HTO.
Maka, melalui pengkondisian pelelangan beberapa paket pekerjaan pada Dinas PUPR tersebut, diduga ada pemberian sejumlah uang dari beberapa pihak rekanan antara lain HDO, DK dan AHO kepada WB yang jumlahnya bervariasi antara Rp 200 juta sampai dengan Rp 500 juta.
Kemudian setelah pekerjaan oleh pihak rekanan sudah berjalan, WB meminta kepada BM selaku Kadis PU dan IT selaku Kepala BPKAD agar mempercepat pencairan pembayaran beberapa rekanan tersebut.
Sejak September sampai dengan November 2020, telah terkumpul uang sejumlah lebih dari Rp 1 miliar yang dikemas didalam kardus yang disimpan di rumah HTO.
"Kemudian pada 1 Desember 2020, HTO bersama HDO dan beberapa pihak lainnya datang menemui WB di rumahnya dan dalam pertemuan tersebut HDO melaporkan uang sudah siap dan sudah berada di rumah HTO untuk diserahkan kepada WB," jelas Ketua KPK Firli Bahuri.
Maka setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2020.
Akhirnya KPK menetapkan 6 (enam) orang tersangka masing-masing, sebagai penerima adalah WB, RSG dan HTO disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Dan sebagai pemberi yakni HDO, DK serta AHO disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, saat ini telah dilakukan penahanan Rutan kepada para tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
Untuk WB, RSG dan HTO, masing-masing dititipkan penahanannya sementara di Rutan Polres Luwuk kemudian dibantarkan untuk dilakukan isolasi mandiri karena terindikasi reaktif Covid-19.
Sedangkan, HDO ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih, DK ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur dan AHO ditahan di Rutan KPK Kavling C1.
"KPK berharap apa yang dilakukan Kepala Daerah tersebut menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama," tutup Firli Bahuri. (*)
Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan OTT (operasi tangkap tangan, red) atas dugaan TPK (tindak pidana korupsi, red) berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulteng TA 2020.
"Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK berkomitmen melakukan penindakan secara tegas dan profesional," ujar Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (04/12/2020) di Jakarta.
Firli menuturkan, dalam menghadapi Pilkada serentak di 270 daerah, KPK berpedoman Pilkada harus tetap berjalan dan penegakan hukum juga tidak terganggu dengan adanya Pilkada.
Adapun dalam kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan 16 (enam belas) orang pada Kamis 3 Desember 2020 sekitar jam 13.00 WIB di beberapa tempat, yaitu Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah.
Sebanyak 16 orang yang diamankan yakni, WB (Bupati Banggai Laut), WT (Ajudan WB), RSG (orang kepercayaan Bupati, Komisaris Utama PT ABG), HTO (Direktur PT RMI), HDO (Komisaris PT BBP), DK (Direktur PT AKM), MAR (Direktur Utama PT BB sekaligus Direktur PT LAP), AHO (Direktur PT APD), HWG (swasta), BM (Kepala Dinas PU Pemkab Banggai Laut), RHP (Kepala Bidang Cipta Karya Pemkab Banggai Laut), WK (istri HDO), RLN (Calon Wakil Bupati Banggai Laut), HRS (swasta), TUK (swasta), dan KA (swasta).
Sebelumnya, pada 3 Desember 2020, KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang diberikan AHO kepada WB yang ditransfer melalui rekening salah satu perusahaan milik HDO sejumlah Rp 200 juta yang diduga adalah sisa pemberian uang dari kesepakatan sebelumnya.
Kemudian, sekitar pukul 14.00 Wita, Tim KPK langsung mengamankan pihak-pihak yang terkait di 2 lokasi, yaitu di Kabupaten Banggai Laut sebanyak 7 (tujuh) orang (WB, RSG, WT, HTO, MAR, ,HWG, RLN), dan di Kabupaten Luwuk 8 (delapan) orang (DK, HDO, RHP, BM, AHO, TUK, KA, dan HRS), serta di Jakarta 1 (satu) orang (WK).
Selanjutnya pihak-pihak tersebut dibawa ke Polres Banggai Kepulauan dan Polres Luwuk untuk pemeriksaan lanjutan.
"Dari hasil tangkap tangan ini ditemukan sejumlah uang dengan jumlah total sekitar Rp 2 miliar yang dikemas dalam kardus. Disamping itu ditemukan pula buku tabungan, bonggol Cek, dan beberapa dokumen proyek," terang Ketua KPK Firli Bahuri.
WB selaku Bupati Banggai Laut diduga memerintahkan RSG (orang kepercayaan WB, red) untuk membuat kesepakatan dengan pihak para rekanan yang mengerjakan beberapa proyek infrastruktur diantaranya peningkatan sejumlah ruas jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut.
WB juga diduga mengkondisikan pelelangan di Kabupaten Banggai Laut dengan BM selaku Kepala Dinas PUPR dan RHP selaku Kabid Cipta Karya Kabupaten Banggai Laut.
Dan untuk memenangkan rekanan tertentu dan agar kembali mendapatkan proyek pada Dinas PUPR di Kabupaten Banggai Laut TA 2020, rekanan sepakat menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk commitment fee kepada WB melalui RSG dan HTO.
Maka, melalui pengkondisian pelelangan beberapa paket pekerjaan pada Dinas PUPR tersebut, diduga ada pemberian sejumlah uang dari beberapa pihak rekanan antara lain HDO, DK dan AHO kepada WB yang jumlahnya bervariasi antara Rp 200 juta sampai dengan Rp 500 juta.
Kemudian setelah pekerjaan oleh pihak rekanan sudah berjalan, WB meminta kepada BM selaku Kadis PU dan IT selaku Kepala BPKAD agar mempercepat pencairan pembayaran beberapa rekanan tersebut.
Sejak September sampai dengan November 2020, telah terkumpul uang sejumlah lebih dari Rp 1 miliar yang dikemas didalam kardus yang disimpan di rumah HTO.
"Kemudian pada 1 Desember 2020, HTO bersama HDO dan beberapa pihak lainnya datang menemui WB di rumahnya dan dalam pertemuan tersebut HDO melaporkan uang sudah siap dan sudah berada di rumah HTO untuk diserahkan kepada WB," jelas Ketua KPK Firli Bahuri.
Maka setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2020.
Akhirnya KPK menetapkan 6 (enam) orang tersangka masing-masing, sebagai penerima adalah WB, RSG dan HTO disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Dan sebagai pemberi yakni HDO, DK serta AHO disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, saat ini telah dilakukan penahanan Rutan kepada para tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
Untuk WB, RSG dan HTO, masing-masing dititipkan penahanannya sementara di Rutan Polres Luwuk kemudian dibantarkan untuk dilakukan isolasi mandiri karena terindikasi reaktif Covid-19.
Sedangkan, HDO ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih, DK ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur dan AHO ditahan di Rutan KPK Kavling C1.
"KPK berharap apa yang dilakukan Kepala Daerah tersebut menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama," tutup Firli Bahuri. (*)