Desa Bontolanra Takalar, Rangga Kembali Laksanakan Kegiatan Pengawasan APBD Prov. Sulsel

SOROTMAKASSAR - Takalar

Fahruddin Rangga salah satu diantara anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi Golkar Daerah Pemilihan Gowa dan Takalar, Sabtu (02/12/2023) usai ba’dah Ashar, kembali melaksanakan kegiatan pengawasan APBD Provinsi Sulawesi berlangsung di Desa Bontolanra Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Dihadiri Camat Galesong Utara Sumarlin Bonto, Sekdes Bontolanra mewakili Kepala Desa, Babinkamtibmas Bontolanra dan beberapa tokoh masyarakat.

Secara umum terlihat seluruh peserta mempunyai kesempatan untuk berdialog langsung dengan anggota DPRD Sulsel, dengan harapan mudah menyalurkan aspirasinya terkait setiap persoalan pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Rangga selaku Anggota DPRD yang sudah dua periode menjadi wakil rakyat di parlemen Sulsel mengatakan kegiatan pengawasan dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di wilayah ini, karena dapat tersalurkan secara langsung.

“Kami harapkan masyarakat secara terbuka tanpa beban berbicara dan mengungkapkan setiap persoalan dalam pertemuan silaturahmi seperti ini,”kata Rangga Dg. Limpo menjadi sapaan akrab kekerabatannya sebagai orang Makassar, lebih jauh menguraikan penjelasannya terhadap pertemuan terbuka seperti ini yang merupakan wadah untuk mendengarkan dan menampung keluh kesah dan masukan masyarakat.



“Apapun kondisi yang terjadi dan dialami masyarakat penting untuk disampaikan pada pertemuan seperti ini sangat penting untuk di hadiri, karena inilah wadah kita untuk dapat lebih mudah mendapatkan informasi terhadap masalah yang terjadi di tengah masyarakat,”ujar Rangga.

Meskipun hujan mengguyur wilayah desa bontolanra, dialog dalam sesi diskusi berjalan lancar dan tidak membuat surut semangat kehadiran para peserta. Diskusipun berkembang saat waktu istirahat bersama beberapa tokoh masyarakat diantaranya Dg. Siama, Dg. Sitaba, Dg.sore. Substansinya yang disampaikan diluar konteks kegiatan pengawasan.

Menurut mereka, masyarakat sangat berharap adanya prioritas perbaikan fasilitas dan prasarana desa yang mengalami kerusakan yang, kebutuhan bantuan alat mesin pertanian, pembangunan jalan tani, bantuan hewan ternak, dan bantuan untuk kelompok ibu-ibu.

Disamping itu masyarakat juga sangat mengharapkan penjelasan bagaimana prosedur pengusulan proposal ke pemerintah provinsi sulawesi selatan, dan sangat butuh perhatian terhadap perbaikan fasilitas pun infrastruktur karena tidak tersedia anggaran desa untuk perbaikan.

“Kami sangat berharap ada bantuan penganggaran dari Pemprov Sulsel, baik yang bersifat hibah maupun dalam bentuk belanja lainnya,”harap salah satu tokoh masyarakat.

di akhir dari silaturahmi, Rangga berharap kepada pemerintah desa agar tetap menjaga komunikasi agar terus terbangun intensitas informasi terkait berbagai hal dan kepentingan masyarakat umum. (*rk)