SOROTMAKASSAR -- Selayar.
Untuk mengantisipasi terjadinya politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada September 2020 nanti maka diperlukan adanya gagasan dan ide baru untuk merubah sistem pemilihan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta.
Kita berharap kedepan Pilkada semakin sehat agar semua pihak dapat berperanserta dalam mengantisipasi dan memberikan pendidikan politik yang bijak dan santun tanpa harus mengandalkan kekuatan uang. Sebab semua calon mau dipilih dan mau menang.
Demikian dikemukakan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Golongan Karya Sulawesi Selatan, H. Ince Langke IA, S.Pd, M.M.Pub saat ditemui dikediamannya Jl Jenderal Ahmad Yani Benteng, Kamis (04/07/2019) siang kemarin.
Menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar yang tinggal berhitung bulan lanjut Ince Langke, sangat diperlukan adanya pemberian pendidikan politik kepada masyarakat agar rakyat Selayar semakin paham akan arti sebuah demokrasi tanpa harus menggunakan uang.
Apalagi pada pemilihan 17 April lalu banyak ditemukan adanya money politic dan saat ini sedang berproses di pengadilan baik di Pengadilan Negeri maupun di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.
"Dan ini mesti harus dijadikan efek jera serta proses pembelajaran bagi mereka yang berlaku curang dengan menghalalkan segala cara untuk meraih tujuannya." ujar dia.
Perolehan 10 kursi oleh Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Selayar pada Pemilu Legislatif baru-baru ini merupakan capaian yang sangat luar biasa dan sebuah prestasi yang patut diacungi jempol terhadap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kepulauan Selayar, HM Basli Ali.
Selain itu, capaian ini juga merupakan sebuah sejarah baru yang dicetak sepanjang sejarah perpolitikan di Bumi Tanah Doang.
Kesuksesan Ketua DPD Partai Golkar Selayar akan menjadi sebuah rekomendasi yang kuat bagi partai untuk mengusung satu pasangan calon tanpa harus melakukan koalisi dengan partai lain di Dewan.
Bahkan tidak menutup kemungkinan partai lain juga akan ikut memberikan dukungan terhadap HM Basli Ali untuk maju diperiode kedua nanti.
Terkait tentang pasangan yang akan mendampingi HM Basli Ali sebagai petahana pada Pilkada 2020 itu sangat tergantung pada pribadinya. Karena itu hak prerogatif beliau setelah melalui pertimbangan yang matang dan bijak setelah menerima masukan dan saran dari penasehat dan tokoh didaerah ini.
"Karena nantinya akan ada relevansi dengan tantangan-tantangan dalam pembangunan serta penyesuaian dengan harapan masyarakat Selayar untuk lima tahun kedepan," tambahnya.
Menyikapi pernyataan H Ince Langke IA selaku Wakil Ketua DPW Partai Golkar Sulsel, Ma'galatung Amin Pasolong menilai jika suatu daerah tingkat partisipasi politik pemilihnya tinggi hanya karena money politik, itu telah menjadi bukti jika daerah itu merupakan daerah yang miskin.
Oleh sebab itu, pemerintahnya dinilai gagal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Atau memang Pemerintahnya sengaja memiskinkan rakyatnya agar menjadi target utama transaksi suara.
Pendidikan politik akan menjadi tidak berarti ketika berhadapan dengan realitas ekonomi masyarakat miskin sehari-hari.
Selain itu, jika money politik tinggi juga telah menggambarkan bahwa tingkat pendidikannya rendah dan Pemerintah Daerah dianggap gagal mencerdaskan kehidupan warga masyarakatnya.
"Disamping partai politik dapat dikatakan gagal membangun hubungan emosional dengan pemilihnya karena tidak mampu membangun daerah basis sehingga perlu membeli suara saat kontestasi Pilkada sedang bergulir," ungkap aktivis vokal ini. (M. Daeng Siudjung Nyulle)