SOROTMMAKASSAR -- Makassar.
Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTISI) Wilayah IX-A Sulawesi, melakukan diskusi dan penyamaan persepsi tentang Kampus Merdeka, dengan menghadirkan Ketua Umum APTISI Pusat, Dr H Budi Djatmiko, di Lantai 17 Unismuh Makassar, Selasa (18/02/20), siang tadi.
Hal itu diungkapkan Ketua APTISI Wilayah IX-A Sulawesi, Prof. DR. H. Ma'ruf Hafidz, SH, MH, kepada media di Makassar.
Disampaikan Ma'ruf, pertemuan para pengurus APTISI Wilayah IX-A ini, guna menyamakan persepsi menyikapi kebijakan Mendikbud, Nadiem Makarim soal Kampus Merdeka.
Kebijakan Kampus Merdeka yang digagas yakni, pertama, otonomi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) untuk melanjutkan pembukaan atau pendirian program studi baru. Kedua, pemberian hak bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi yang sedang ditempuh, serta perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS).
Selanjutnya, ketiga, program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat.
"Nantinya, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Ban-PT) tetap berlaku selama 5 tahun, namun akan diperbaharui secara otomatis," papar Ma'ruf.
Dilanjutkan, kebijakan keempat, pemberian kebebasan bagi perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PT BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi perguruan tinggi badan hukum atau biasa disebut dengan PTN BH. (yahya).