SOROTMAKASSAR - JAKARTA, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional. Dalam ajang bergengsi Inabuyer B2B2G Expo 2026, Kaltara resmi dinobatkan sebagai Pemerintah Provinsi dengan Persentase Transaksi Belanja Produk Usaha Mikro Kecil (UMK) Terbesar sepanjang tahun anggaran 2025.
Apresiasi bergengsi ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, SE, MM, yang hadir mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum. Prosesi penyerahan penghargaan berlangsung khidmat di Gedung Smesco Indonesia, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Selasa (5/5/2026).
Dalam keterangannya, Sekprov Denny mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan buah manis dari konsistensi Pemprov Kaltara dalam memprioritaskan produk lokal. Fokus utama terletak pada optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang kini diwajibkan melalui sistem digital e-Purchasing atau toko daring.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian UMKM atas pengakuan ini. Kaltara berhasil mencatatkan rekor impresif dengan realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) khususnya sektor UMK yang menyentuh angka sekitar 85 persen,” ungkap Denny dengan nada bangga.
Denny menekankan bahwa pencapaian luar biasa ini bukan sekadar deretan angka statistik di atas kertas. Lebih dari itu, persentase 85 persen tersebut adalah bukti konkret keberpihakan dan perlindungan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan hidup para pelaku usaha kecil di Bumi Benuanta.
Kendati demikian, Denny menyadari bahwa ekosistem UMKM yang tangguh tidak bisa dibangun oleh satu pihak saja. Ia menggarisbawahi bahwa sinergi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah pusat tetap menjadi pilar utama agar produk lokal mampu naik kelas dan bersaing di pasar global.
“Di samping upaya kami yang terus memoles kualitas UMKM di daerah, dukungan regulasi dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah pusat tetap sangat kami harapkan,” tambahnya.
Melalui penghargaan ini, Denny berharap seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara semakin terpacu. Ia menargetkan penyerapan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi menjadi budaya kerja yang mendarah daging.
Langkah strategis ini dipandang sebagai instrumen vital untuk memperkokoh fundamental ekonomi kerakyatan. Dengan sistem yang transparan dan efisien, pemberdayaan UMKM, koperasi, serta sektor ekonomi kreatif diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat.
Menutup pernyataannya, Denny optimistis bahwa capaian ini akan mempererat hubungan kemitraan antara pemerintah dan pengusaha lokal. Sinergi yang kuat diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, berkelanjutan, dan membawa kemajuan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara. (*)