Oleh Dr. Muhammad Asdar (Analis Sosiologi Politik)
Panggung politik nasional memasuki babak krusial menyusul pengunduran diri Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November 2026. Berhentinya Gibran setelah menjabat selama 753 hari—menjadikannya wapres kedua dalam sejarah Indonesia yang mundur di tengah periode—membuka bursa suksesi kursi RI-2 yang wajib diputuskan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat 60 hari sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Di tengah menghangatnya mekanisme konstitusional tersebut, satu nama mencuat dengan resonansi paling kuat: Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, SH, MH.
Bukan sekadar karena posisinya sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra atau Wakil Ketua DPR RI, menguatnya dukungan terhadap pria kelahiran Bandung, 7 Oktober 1967 ini memantik perhatian tersendiri karena atribut akademik yang melekat padanya.
Sebutan "Profesor Dasco" kini ramai bergema dalam pernyataan dukungan politisi maupun kelompok masyarakat. Selama ini, Sufmi Dasco Ahmad dikenal sebagai sosok di belakang layar. Ia bukan tipe pemimpin yang gemar tampil di depan kamera, bukan yang paling sering berpidato berapi-api, dan bukan yang paling banyak dikutip karena pernyataan kontroversial.
Dalam kacamata sosiologi politik, kemunculan figur profesor sekaligus operator politik utama di pusaran kekuasaan ini merupakan cerminan dari kebutuhan struktur kekuasaan pasca-krisis legitimasi administratif.
Ia adalah operator. Tapi kini, nama itu justru didorong ke panggung utama: digadang menjadi Wakil Presiden. Pertanyaannya bukan lagi apakah Dasco layak, tetapi mengapa di tengah krisis suksesi ini, elite memilih mendorong seorang operator, bukan seorang orator?
Dari Belakang Layar: Siapa Sebenarnya Dasco?
Ia adalah salah satu pendiri Gerindra pada 2008. Ia menjadi anggota DPR sejak 2014, pernah menjadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Wakil Ketua Umum Gerindra bidang Hukum dan Advokasi, hingga dipercaya menjadi Ketua Harian DPP Gerindra sejak 2020 hingga sekarang.
Pada Pemilu 2024, Gerindra meraih 20.071.345 suara dan 86 kursi DPR RI dari total 580 kursi. Dasco sendiri kembali terpilih dan dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2024-2029.
Puncak perannya terlihat pasca kemenangan Prabowo-Gibran. Dasco dipercaya menjadi Ketua Gugus Transisi Pemerintahan. Tugasnya bukan seremonial: merancang struktur kabinet, menjembatani komunikasi dengan partai pengusung, dan meredam potensi oposisi. Di sinilah letak modal politiknya.
Gelar Profesor sebagai Modal Simbolik di Tengah Polemik Ijazah
Dalam analisis sosiolog Prancis Pierre Bourdieu, arena politik adalah pertarungan konversi berbagai jenis modal. Dasco telah lama menggenggam modal politik sebagai bagian dari generasi pendiri Partai Gerindra sejak 2008 serta modal sosial melalui jejaring lintas fraksi dan ormas.
Namun, gelar Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Pakuan yang diraihnya melalui loncat jabatan dengan angka kredit 922—dan dikukuhkan pada 2 Desember 2022—memberikan tambahan amunisi berupa modal simbolik.
Secara sosiologis, penonjolan gelar "Profesor" serta rekam jejak akademiknya (mulai dari S1 Teknik Elektro Universitas Pancasila, S1 Hukum Universitas Jakarta, S2 Universitas Islam Jakarta, S3 Universitas Islam Bandung, hingga menjabat Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia pada 2020–2025) menjadi antitesis yang kontras dengan latar belakang mundurnya Wapres sebelumnya.
Sebelum Gibran mundur pada 12 November 2026—sehari setelah 120 anggota DPR mengajukan Hak Menyatakan Pendapat pemakzulan pada 11 November 2026—publik diguncang oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (No. 742 K/TUN/2026) pada 30 Oktober 2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Di tengah sensitivitas publik terhadap isu verifikasi administratif dan legitimasi pendidikan pejabat negara, gelar guru besar yang disandang Dasco berfungsi memulihkan otoritas legal-rasional (dalam konsepsi Max Weber). Kombinasi politisi praktis dan akademisi ini juga memudahkan penetrasi dukungan ke berbagai lapisan:
• Dukungan Teritorial Partai: Arus dukungan mengalir beruntun dari pengurus daerah (DPD dan DPC) Partai Gerindra, antara lain dari Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan hingga Papua Barat Daya.
• Dukungan Kultural dan Pemuda: Selain basis struktural partai, kelompok masyarakat sipil seperti Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP FOKSI) dan Perserikatan Baramuda Indonesia (PBI) secara resmi mengusulkan nama Dasco pada 15 November 2026 sebagai representasi intelektual sipil yang dekat dengan kalangan pesantren dan ulama.
• Bahkan dukungan dari termul Jokowi pasca Gibran mengundurkan diri yakni Andi Azwan dan Ade Darmawan secara gamblang meminta “Dasco” sebagai Wapres yang layak menggantikan posisi Gibran saat ini.
Membaca dengan Teori Bourdieu: Modal yang Tidak Terlihat
Jika memakai teori Pierre Bourdieu, kekuasaan Dasco bukan berasal dari modal ekonomi atau popularitas di media sosial, tetapi dari modal sosial dan modal politik. Modal sosial Dasco adalah jaringan: lintas fraksi, lintas partai, lintas lembaga, lintas aparat, hingga lintas kelompok kepentingan.
Ia tahu siapa yang harus ditelepon, kapan harus menekan, dan kapan harus mengalah. Modal politiknya adalah kemampuan mengubah jaringan itu menjadi keputusan. Menjadi suara di DPR. Menjadi kesepakatan koalisi. Menjadi stabilitas.
Dalam bahasa Max Weber, ini adalah tipe legitimasi rasional-legal. Dasco tidak mengandalkan karisma panggung, tetapi kemampuannya mengelola prosedur, institusi, dan birokrasi. Ia bekerja lewat mekanisme, bukan lewat sorak sorai.
Itulah mengapa ia dijuluki "Profesor Dasco". Gelar profesor di sini bukan sekadar gelar akademik, tetapi pengakuan sosiologis: ia adalah dosen praktik kekuasaan yang menguasai anatomi politik Indonesia dari dalam.
Faktor sosiologis lain yang menguntungkan posisi Dasco adalah kesamaan rumah politik dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sejarah pemerintahan koalisi di Indonesia, relasi presiden dan wakil presiden yang berasal dari kutub politik berbeda kerap memicu friksi atau fenomena "matahari kembar".
Ruang kontestasi sangat sempit. Dan di ruang sempit itulah teori elit bekerja.
Vilfredo Pareto menyebut ini sirkulasi elit: orang di puncak berganti, tetapi struktur kekuasaan tetap dikuasai kelompok kecil. Gaetano Mosca menyebutnya kelas politik: minoritas yang terorganisir memerintah mayoritas yang tidak terorganisir.
Robert Michels lebih tajam dengan Hukum Besi Oligarki: semakin besar organisasi, semakin kekuasaan mengerucut ke segelintir pimpinan.
Karena itu, munculnya nama Dasco bukanlah kecelakaan. Ia adalah hasil seleksi internal oligarki Gerindra. Ketika PAN dan PKS menyatakan tidak mengajukan kadernya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden, dan ketika Gerindra mengunci kursi Wapres untuk partainya sendiri, maka yang tersisa adalah pertanyaan: siapa dari lingkaran dalam yang paling bisa menjaga sistem?
Ujian Terbesar: Dari Belakang Layar ke Panggung Utama
Kendati arus dukungan mengalir deras, langkah menuju kursi Wakil Presiden membawa konsekuensi sosiologis yang tidak ringan bagi seorang Sufmi Dasco Ahmad. Meminjam istilah dramaturgi sosiolog Erving Goffman, perjalanan ini adalah pergeseran radikal dari panggung belakang (backstage) menuju panggung depan (frontstage).
Selama bertahun-tahun, kekuatan utama Dasco terletak pada keluwesannya bergerak di ruang-ruang sunyi negosiasi parlemen tanpa terbebani protokoler kenegaraan yang kaku. Jika kelak resmi diusulkan Presiden Prabowo dan dipilih oleh MPR untuk menduduki kursi RI-2, ia harus bertransformasi menjadi simbol negara yang setiap gerak-gerik dan ucapannya berada di bawah sorotan langsung publik serta terikat batas konstitusional.
Kini, publik menanti apakah sang "Profesor" yang selama ini piawai meracik kompromi dari balik layar akan benar-benar melangkah ke panggung utama pemerintahan sebagai pendamping resmi Presiden Prabowo Subianto.
Selama ini kekuatannya justru karena ia tidak berada di panggung utama. Di belakang layar, ia bisa bermanuver, bernegosiasi, bahkan mengalah tanpa kehilangan muka. Di panggung utama, semua geraknya akan disorot.
Jika ia benar-benar menjadi Wapres, ia harus menjalani transformasi sosiologis: dari broker menjadi pemimpin. Dari penjaga mesin menjadi wajah mesin itu sendiri.
Dalam konteks cegah lame duck, ia harus mampu menjalankan tiga fungsi sekaligus:
- Menjaga stabilitas elite agar KMP tidak pecah di sisa dua tahun pemerintahan
- Menjadi penyeimbang presiden dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar stempel
- Menjaga kepercayaan publik bahwa pemerintahan tetap bekerja, bukan sekadar bertahan
Jika ia hanya dipindahkan dari belakang layar ke depan tanpa kewenangan nyata, maka pergantian ini hanya akan menjadi pergantian simbol. Stabilitas hanya akan menjadi ketenangan semu.
Tetapi jika Prabowo memberinya peran yang jelas sebagai eksekutor koalisi, maka manuver ini bisa menjadi momentum untuk mengembalikan ketertiban dan kepastian politik, seperti yang disinggung Prabowo di Palu pada 14 November 2026: Dari Manila saya ke Tiongkok, Shenzhen, dari situ kembali harus mencari pengganti wakil presiden. Harus dapat bisikan dari Yang di Atas, Yang Maha Kuasa.
Pada akhirnya, kisah Profesor Dasco bukan sekadar kisah tentang satu orang yang naik jabatan. Ini adalah kisah tentang bagaimana elite Indonesia bekerja: ketika panggung gaduh, mereka yang bekerja di belakang layar justru yang paling menentukan siapa yang akhirnya berdiri di depan. (***)