Oleh: Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP
BELAKANGAN ini pemerintah mengajak masyarakat berhemat energi. Tetapi dalam kebijakan publik, setiap seruan penghematan selalu menghadapi satu pertanyaan mendasar yaitu apakah pemerintah sendiri sudah memberi teladan?
Pemerintah mulai mendorong berbagai langkah penghematan. Seruan penghematan bahkan mulai menyentuh pola kerja birokrasi dan kegiatan operasional pemerintahan. Perjalanan dinas dibatasi, sebagian aparatur diminta bekerja dari rumah pada hari tertentu, dan kegiatan birokrasi didorong lebih hemat energi. Dalam situasi tekanan energi global, langkah seperti ini dapat dipahami.
Masalahnya, pesan penghematan tidak pernah berdiri sendiri. Publik membaca kebijakan secara utuh, bukan hanya dari seruan, tetapi juga dari cara pemerintah menggunakan anggaran. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah sering kali menjadi cermin yang memperlihatkan sejauh mana seruan penghematan benar-benar tercermin dalam praktik pengelolaan anggaran pemerintah.
Dalam konteks inilah, publik kemudian menilai berbagai langkah yang dilakukan pemerintah. Di satu sisi aparatur pemerintah diminta mengurangi aktivitas yang dianggap boros energi. Namun pada saat yang sama, publik juga menyaksikan berbagai pengadaan kendaraan operasional untuk mendukung sejumlah program pemerintah, serta perjalanan luar negeri dengan rombongan yang tidak kecil. Keadaan ini memunculkan kesan bahwa penghematan lebih banyak menyasar kegiatan kecil, sementara keputusan belanja yang lebih besar berjalan hampir tanpa perubahan.
Di sinilah publik sering melihat adanya jarak antara seruan kebijakan dan praktik pengelolaan anggaran. Padahal dalam kepemimpinan publik dikenal prinsip sederhana walk the talk yaitu melakukan apa yang dikatakan. Di sinilah pentingnya otoritas moral kebijakan (moral authority), yaitu kemampuan pemerintah meminta pengorbanan dari masyarakat karena telah memberi contoh terlebih dahulu.
Seruan penghematan akan lebih kuat jika disertai keteladanan dalam menetapkan prioritas anggaran. Penghematan bukan sekadar membatasi kegiatan birokrasi, tetapi memastikan bahwa penggunaan sumber daya pemerintah benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak.
Karena pada akhirnya, dalam masa krisis, masyarakat tidak hanya mendengar ajakan pemerintah untuk berhemat. Mereka menunggu satu hal yang lebih penting yaitu teladan dari pemerintah itu sendiri. (*)