SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah akan menggelar dialog rutin yang melibatkan semua komponen untuk menampung aspirasi warga Sulsel.
Hal itu menjadi kesimpulan Rapat Koordinasi untuk membahas perkembangan keamanan dan ketertiban terkini di Baruga Pattingalloang, kompleks Rumah Jabatan Gubernur, Jumat 27 September 2019.
Rapat Koordinasi yang membahas demonstrasi penolakan RUU Revisi UU tentang KPK dan Revisi KUHP itu, dihadiri Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe, Kasdam XIV Hasanuddin, Danlantamal, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Kebinda, Ketua MUI AG KH Sanusi Baco, Ketua FPI Sulsel, para rektor, Kepala SMA dan SMK di Makassar dan Gowa.
Gubernur Sulsel menjelaskan, isu yang berkembang dalam dialog rutin ini akan diantar dan diperjuangkan kepada pemerintah pusat di Jakarta.
Dialog tersebut, menurut Prof HM Nurdin Abdullah menghadirkan forum rektor, dewan mahasiswa, para pemuka agama, dan elemen masyarakat lainnya.
Menurut Ketua FPI, Habib Muchsin Al Habsi Bin Fajar, dialog yang melibatkan semua komponen itu penting untuk menyalurkan gagasan. "Jangan sampai terlalu lama tersumbat nanti akan meledak," katanya.
Sementara Ketua MUI AG KH Sanusi Baco menjelaskan, rasa aman adalah hak asasi semua orang. Muslim yang baik, menurut AGH Sanusi Baso, adalah yang memberi aman kepada sesama di mana saja dia hadir.
Pada kesempatan itu, Kapolda Irjen Mas Guntur Laupe meminta maaf atas kesalahan aparat di lapangan tatkala berbenturan dengan demonstran. (*)